Jokowi Bakal Atur Pajak Film, yang Dikenakan ke Tiket Bioskop Dibuat Sama

Jokowi dan Erick Thohir. Foto: Dok. Istimewa

Presiden Jokowi bakal mengatur pajak film di Indonesia. Hal itu diungkap Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Erick Thohir.

Dalam pertemuan dengan para insan film Tanah Air di Kementerian BUMN, Erick mengatakan dengan diaturnya pajak film Indonesia, harga karcis bioskop akan seragam di seluruh Indonesia. Tujuannya agar negara berpihak pada industri film nasional.

"Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah. Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah," kata Erick Thohir dikutip dari akun instagram pribadinya, Selasa (28/11).

Nantinya uang dari pajak tersebut akan dikumpulkan di Perum Produksi Film Negara atau PFN, sebuah BUMN di bidang perfilman Indonesia.

"Harus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem dari segi perpajakan, perizinan, dan pendanaan," terangnya.

Warga menyaksikan pemutaran film Si Doel Anak Betawi karya Sjuman Djaya di halaman Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN), Jakarta, Kamis (31/3/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Dari penelusuran kumparan, selama ini pajak film yang dikenakan ke tiket bioskop menjadi porsi pajak daerah yang diatur dengan Perda (Peraturan Daerah).

Segmen pajak tersebut masuk kategori pajak hiburan, yang juga dikenakan ke tempat karaoke, spa, dan tempat hiburan lainnya. Setiap Pemda mengenakan pajak yang berbeda, berkisar 10 persen hingga 15 persen.

Masalah pajak dan tiket ini, masuk dalam tiga masalah utama dunia perfilman Indonesia, selain pemasaran dan perizinan. Untuk membantu pembiayaan, PFN akan menghubungkan para pembuat film dengan investor potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," katanya.

Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini, kata Erick, harus jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.