Bisnis
·
29 Juli 2021 20:55
·
waktu baca 1 menit

Marak Identitas Penduduk Bocor, Bank Dunia Soroti Keamanan Data Pribadi di RI

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Marak Identitas Penduduk Bocor, Bank Dunia Soroti Keamanan Data Pribadi di RI  (688292)
searchPerbesar
Ilustrasi KTP. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sejumlah kasus kebocoran data kependudukan Indonesia, mencuat belakangan ini. Mulai dari 279 juta data penduduk yang ditawarkan untuk dijual, hingga yang terbaru kebocoran data identitas nasabah BRI Life. Tak kurang dari Bank Dunia, menyoroti isu keamanan data pribadi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Senior Digital ID Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, mengatakan sistem kependudukan Indonesia sebenarnya sudah kuat. Yakni dengan adanya Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah mulai bisa diolah secara digital.
"Indonesia sudah punya sistem identitas yang kuat dengan KTP dan NIK. Itu juga sudah bisa dimanfaatkan untuk mulai dilindungi," kata Marskell dalam konferensi pers virtual peluncuran 'World Bank Indonesia Digital Report' di Jakarta, Kamis (29/7).
Untuk itu, menurut dia, Indonesia perlu memperkuat perlindungan data identitas pribadi tersebut, terutama kaitannya dengan keamanan siber. Saat ini, keamanan siber sedang dikembangkan secara pesat untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan daring.
Marak Identitas Penduduk Bocor, Bank Dunia Soroti Keamanan Data Pribadi di RI  (688293)
searchPerbesar
Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters
Marskell pun mengatakan perlindungan data identitas masyarakat bisa menjadi awal mula bagi pemerintah untuk mendukung keamanan transaksi digital. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk melakukan lebih banyak transaksi secara online daripada offline.
ADVERTISEMENT
Namun, ia juga menyoroti ketiadaan regulasi yang memadai dalam melindungi identitas konsumen, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Di Asean, Indonesia dan Vietnam belum memiliki UU ini, tetapi kita sedang mempersiapkan. Kita lihat ada banyak sekali kebocoran data kependudukan, semoga UU-nya bisa segera ada," imbuhnya.
Selain itu, Marskell juga menyoroti bahwa Indonesia belum memiliki lembaga tunggal yang mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.
"Kalau punya lembaga tunggal yang mengkoordinasi ini, luar biasa nanti tingkat pencapaian kita juga. Nanti juga bisa dikelola dengan cara bertahap, jadi ada elemen tata kelola digital di pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital," kata analis Bank Dunia itu.
ADVERTISEMENT