Pengamat Tegaskan Danantara Harus Diisi Sosok Profesional dan Berintegritas

Pengamat BUMN dari FE UI Toto Pranoto memaparkan kondisi BUMN di diskusi soal likuidasi BUMN, Rabu (17/11). Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Dalam UU BUMN terbaru, Menteri BUMN, pegawai BUMN dan pengurus Danantara bisa lolos dari pertanggungjawaban atas kerugian negara. Hal itu disebut juga sebagai Business Judgement Rule (BJR).

Pengamat BUMN Toto Pranoto juga melihat diterapkannya BJR dapat membuat BUMN lebih terbuka pada aksi korporasi untuk kemajuan. Ia menilai dalam aturan lama, BJR tidak diatur secara terang, yang menimbulkan banyak keraguan bagi direksi BUMN untuk mengambil inisiatif aksi korporasi.

“Dalam prinsip ini sepanjang bisa dibuktikan bahwa tidak ada conflict of interest, sudah melakukan studi komprehensif atas proposal proyek, serta sudah melakukan mitigasi risiko paling optimal, maka apabila atas suatu corporate action masih mengalami kerugian, itu disebut business risk, bukan kerugian negara,” jelas Toto.

Meski begitu, Toto mewanti-wanti agar Danantara dikelola pihak profesional teruji integritasnya, serta diterima oleh market atau publik.

“Kalo syarat ini tidak terpenuhi maka susah mendapatkan trust dari market,” tutur Toto.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, menilai adanya BJR itu bisa membuat BUMN semakin percaya diri untuk melakukan aksi korporasi, yang selama ini berlangsung secara lambat.

“Salah satu yang menyebabkan ruang gerak dan aksi korporasi BUMN selama ini lambat adalah risiko kriminalisasi pada pengurus BUMN, penerapan business judgement rules masih jauh api dari panggang,” kata Yunus kepada kumparan, Minggu (23/2).

Yunus melihat adanya aturan ini dan konsep superholding Danantara, maka birokratisasi BUMN yang selama ini menghambat kemajuan bisa diatasi. Menurutnya, adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di beberapa BUMN justru disebabkan oleh posisi BUMN yang berada di bawah kementerian. Dengan adanya persetujuan berjenjang di kementerian dan proses birokrasi yang tidak transparan di sana, potensi KKN bisa terjadi.

“Akibatnya sering BUMN kehilangan momentum bisnis karena sangat birokratis dalam mengambil keputusan. Tapi jika dikelola dengan sistem superholding, diisi orang profesional, punya kompetensi, tidak ada relasi politik atau individu tertentu maka sistem akan kuat ditambah pengawasan internal diperkuat yang dimulai dari penunjukan komisaris yang kompeten,” ujar Yunus.

Yunus menegaskan jika nantinya Danantara tidak berfokus hanya pada investasi dalam negeri, tetapi juga luar negeri atau membuat Joint Venture dengan perusahaan luar negeri, maka badan tersebut harus diisi orang-orang profesional.

Menteri dan Pengurus Danantara Bisa Lolos dari Kerugian Negara di UU BUMN

Ilustrasi gedung Danantara. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri BUMN, pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga pegawai BUMN bisa lolos dari tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian negara dalam UU BUMN yang baru saja disahkan DPR.

Hal ini tertuang dalam Pasal 3Y dokumen RUU BUMN yang mengatur bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika dapat membuktikan beberapa syarat tertentu.

Dalam Pasal 3Y RUU BUMN disebutkan bahwa menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Organ Badan yang dimaksud, pertama adalah Dewan Pengawas yaitu Menteri sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh presiden sebagai anggota. Kedua, badan pelaksana yaitu Danantara.

Mereka juga harus dapat menunjukkan bahwa telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi serta tata kelola.

“Menteri, organ, dan pegawai badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,” tulis dalam UU BUMN versi 4 Februari 2025 dikutip kumparan, Jumat (21/2).

Selain itu, mereka tidak boleh memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengelolaan investasi dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.