Saat DPR Blak-blakan Ikut Terima Subsidi Listrik: Nimbrung Jadi Orang Miskin

Permintaan Token listrik PLN gratis via WhatsApp. Foto: Dok. PLN

Di tengah program kompensasi listrik bagi pelanggan kelompok penerima subsidi, anggota DPR blak-blakan mengaku ikut menerima subsidi listrik tersebut. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, pun menilai hal ini menjadi bukti penyaluran subsidi listrik belum tepat sasaran.

Dia mengatakan, seharusnya kompensasi dari pemerintah kepada PLN itu diberikan hanya untuk penerima subsidi. Namun menurutnya, kompensasi itu juga mencakup pelanggan non subsidi.

“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali,” ujar Said saat rapat dengar pendapat soal subsidi energi, Rabu (7/4).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyatakan subsidi listrik yang harusnya untuk masyarakat miskin, justru menyasar ke golongan masyarakat mampu, termasuk anggota DPR.

“Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita pun menerima subsidi. Secara tidak langsung kita menerima subsidi, cuma namanya saja kompensasi,” lanjutnya.

Foto bersama usai pemilihan Ketua Badan Anggaran DPR RI beserta empat wakil ketua lainnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menurut Said, pihaknya sangat tidak layak menerima subsidi listrik tersebut. Untuk itu, ia mendorong pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

Dia memaparkan, untuk tahun lalu ada sebanyak 23,9 juta pelanggan 450 VA yang mendapatkan subsidi listrik. Padahal di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, yang berhak mendapatkan manfaat hanya 12,6 juta pelanggan saja.

“Padahal kalau itu khusus untuk yang kompensasi saja untuk 450 VA dan 900 VA, itu kita bisa hemat lagi sekitar Rp 27 triliun,” jelasnya.

Said mengatakan, pihaknya bersama anggota Banggar lainnya ingin mengembalikan subsidi tersebut. Sayangnya, ia pun tak mengerti bagaimana cara mengembalikannya ke negara.

“Kompensasi diperlakukan hanya kepada penerima subsidi listrik, bukan yang nonsubsidi. Para anggota Banggar DPR kalau mau kembaliin, kita kembaliin, cuma susah cara ngembaliin-nya Pak, gimana?” tuturnya.