Terdata Bank Indonesia, Uang Rusak di Papua Capai Rp 1,7 Triliun

Pemusnahan uang rusak meningkat Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Uang rusak atau tak layak edar di Papua mencapai Rp 1,7 triliun. Angka itu yang terdata di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua pada sepanjang 2021, hingga November lalu.

Kepala Perwakilan BI Papua Naek Tigor Sinaga menjelaskan, jumlah uang rusak tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,1 triliun.

"Uang rusak tersebut dimusnahkan karena memang sudah tak layak edar. Pemusnahannya di tempat khusus milik Bank Indonesia yang ada di Jayapura," kata Naek Tigor Sinaga seperti dilansir Antara, Selasa (28/12).

Sebelum dimusnahkan, lanjut dia, uang-uang itu terlebih dahulu disortir.

Petugas menghitung dan memeriksa uang rusak saat penukaran di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Jawa Tengah, Selasa (14/5). Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

"Uang rusak itu diperoleh dari kas keliling yang menjadi tempat penukaran uang atau dari bank-bank yang beroperasi di Papua," ujarnya.

Sementara itu, terkait biaya pendistribusian uang di Papua, Naek Tigor Sinaga mengatakan biaya untuk distribusi tersebut bisa mencapai sekitar Rp 7 miliar-Rp 10 miliar.

Menurut dia, mahalnya biaya pengiriman uang di Papua karena berbagai faktor di antaranya ongkos menyewa pesawat yang biayanya sekitar Rp 50 juta per jam penerbangan.

"Biaya pesawat cukup tinggi termasuk biaya kargo yang harganya mencapai Rp 45.000-Rp 60.000 per kilogram, dan sekali kirim uang sebanyak satu ton," jelas Kepala Kantor Perwakilan BI Papua itu.