Thomas Dilantik Jadi Wamenkeu Sebelum Prabowo Memimpin, Pengamat: Magang Dulu

18 Juli 2024 15:54 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Piter Abdullah. Foto: Facebook/ @Piter Abdullah
zoom-in-whitePerbesar
Piter Abdullah. Foto: Facebook/ @Piter Abdullah
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II sebagai sinyal positif.
ADVERTISEMENT
Menurutnya pelantikan Thomas menunjukkan masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kepastian di mata investor.
"Investor tidak perlu ragu akan pemerintahan baru," katanya kepada kumparan, Kamis (18/7).
Ia pun beranggapan, pelantikan keponakan Prabowo itu tanda dukungan penuh dari Jokowi agar lebih siap saat mulai bekerja saat pemerintahan baru berjalan.
Pieter menyadari adanya pasar menyambut optimis dari pelantikan Thomas. Hal ini sekaligus sebagai tanda kebijakan ekonomi ke depan tidak akan banyak berubah.
Anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono. Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II perlu disorot.
Menurutnya, selama ini jabatan menteri keuangan dan wakil menteri keuangan lebih banyak diisi dari kalangan teknokrat dibanding dari orang parpol.
ADVERTISEMENT
"Ini mengindikasikan yang perlu disorot ke depan adalah dalam hal kapasitas untuk management fiscal," katanya kepada kumparan, Kamis (18/7).
Faisal menjelaskan, orang-orang yang dipilih sebagai wamenkeu minimal memiliki kompetensi yang lebih baik atau minimal setara dengan wamenkeu yang sebelumnya. Thomas sendiri saat ini menjabat sebagai Bendara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014.
"[Jabatan] bendahara umum partai tentu saja tidak sama dengan pengalaman sebagai katakanlah bendahara atau banggar di DPR itu masih lebih bagus. Karena berarti sudah pernah berkecimpung dengan pembahasan isu dan juga management fiscal bersama dengan pemerintah," katanya.