TikToker Bima Dipolisikan Karena Kritik Lampung, Yuk Intip APBD-nya!

Bima Yudho, TikToker yang kritik Lampung. Foto: Instagram/@awbimax

TikToker Bima Yudho Saputro dilaporkan ke polisi setelah mengkritik Lampung yang dia sebut 'Enggak maju-maju'. Padahal Provinsi Lampung menempati posisi terbaik di Indonesia, dalam hal realisasi belanja APBD pada 2022 lalu.

Yang jadi sorotan pemilik akun TikTok @Awbimax Reborn adalah kondisi jalan yang buruk, serta sejumlah proyek yang dia sebut mangkrak.

"Dan juga jalan-jalan di Lampung. Ya gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 KM bagus, 1 KM rusak, terus jalan ditempel-tempel doang," kata dia melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (17/4).

Akibat kritiknya itu, rumah keluarga Bima di Lampung Timur sempat didatangi polisi. Tak sampai di situ, menurut Bima ayahnya juga dimaki oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, melalui saluran telepon.

Bedah APBD Lampung

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Foto: Instagram/@arinal_djunaidi

Kapasitas dan kualitas pembangunan suatu daerah, salah satunya tercermin dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pada 2022 lalu, realisasi belanja APBD Lampung padahal punya rapor terbaik di antara provinsi lain di Indonesia.

Dana APBD murni (di luar transfer dana dari Pemerintah Pusat) pada 2022 yang dibelanjakan Provinsi Lampung mencapai 97,25 persen dari pagu belanja di APBD 2022 atau hampir menyentuh Rp 7 triliun. Bandingkan dengan persentase realisasi belanja Provinsi Kepulauan Riau di posisi kedua (96,68 persen), dan Provinsi Jawa Barat di posisi ketiga (96,44 persen).

Sementara itu dari sisi penerimaan, realisasi di APBD 2022 Provinsi Lampung mencapai 116,84 persen dari target atau senilai Rp 11,3 triliun.

”Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi akan banyak tantangan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin.

Pada 2023 ini, belanja APBD Provinsi Lampung dipatok di angka Rp 7,381 triliun. Sedangkan pendapatannya dipatok sebesar Rp 7,412 triliun. Artinya secara neraca APBD 2023 tersebut masih surplus.

Selain APBD murni, Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota di bawahnya juga mendapat alokasi dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 30 triliun. Dana sebesar itu mencakup belanja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk Provinsi Lampung sebesar Rp 9,03 triliun dan alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp 20,98 triliun.

Realisasi Belanja APBD Masih Minim

Selain Provinsi Lampung, semua kabupaten/kota di bawahnya juga tentu punya APBD. Mengutip data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, pagu pendapatan APBD se-Lampung mencapai Rp 28,850 triliun. Hingga 15 April 2023, realisasinya baru mencapai 17,44 persen atau Rp 5,030 triliun.

Sedangkan pagu belanja APBD se-Lampung di 2023 mencapai Rp 29,202 triliun. Hingga 15 April 2023, realisasinya baru mencapai 14,43 persen atau Rp 4,215 triliun. Dari realisasi belanja itu, yang terbesar adalah untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan, honor, dll) yakni mencapai 21,06 persen atau Rp 2,472 triliun.

Jalan rusak di wilayah Lampung Timur yang di tengahnya terdapat kuburan. Foto: Ardiansyah/antara

Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa baru 10,99 persen atau Rp 834,33 miliar. Bahkan realisasi belanja modal jauh lebih kecil lagi yakni baru 5,82 persen atau Rp 208,74 miliar. Padahal belanja barang, jasa, dan modal itulah yang dampaknya lebih dirasakan masyarakat.

Sebagai contoh alokasi anggaran pada APBD 2023 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung, pagu yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi hanya sebesar Rp 50,8 miliar.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, tahun ini memang ada beberapa ruas prioritas yang bakal diperbaiki," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, dikutip dari Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/4).

Ruas jalan yang diperbaiki itu tersebar di berbagai kabupaten dan jalan penghubung antar-kabupaten. Febrizal berharap masyarakat agar bersabar karena Pemprov Lampung memastikan akan memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2023 ini.