6 Arahan Jokowi ke Kapolri hingga Kapolres: Jangan Gagah-gagahan dan Lamban
ยทwaktu baca 4 menit

Pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia dipanggil ke di Istana Negara, Jumat (14/10) kemarin. Mereka mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi.
Dihadapan para pejabat Polri, Jokowi meminta jajaran kepolisian harus solid dalam menghadapi tahun politik di 2024. Tak hanya dengan sesama internal Polri, tapi juga dengan TNI.
"Ini sudah masuk tahun politik. Karena pemilu, tahapan pemilu sudah berjalan sejak Juni. Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri, lalu soliditas internal TNI dan Polri. Itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan," kata Jokowi dalam arahan yang diunggah lewat Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).
Jokowi juga meminta jajaran Polri untuk memiliki sense of politics. Ia menegaskan Kapolda hingga Kapolres mengerti situasi politik yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
"Harus ada kepekaan posisi politik ini seperti apa, sih, karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tinggi di wilayah masing-masing. Sense of politics-nya juga ada. Tidak main politik, tapi ngerti politik karena kita akan masuk pada tahapan tahun politik," ujarnya.
Jokowi Ingatkan Kapolda-Kapolres: Jangan Gagah-gagahan Merasa Punya Mobil Bagus!
Menurut Jokowi, hal yang perlu diperhatikan oleh para polisi ialah soal gaya hidup. Sebab di tengah krisis tersebut, jangan sampai timbul letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi.
"Hingga saya ingatkan yang Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi rem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati," tegas Jokowi.
Ia kembali mengingatkan, teknologi saat ini membuat interaksi sosial sudah berubah. Informasi dapat menyebar cepat dengan adanya media sosial.
"Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil-kecil tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh temeh, sepatunya apa, bajunya apa dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan," ungkapnya.
Jokowi: Begitu Ada Kasus Ferdy Sambo, Indeks Kepercayaan Publik ke Polri Runyam!
Presiden Jokowi menyinggung tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri saat memanggil pejabat Mabes Polri hingga Kapolres se-Indonesia.
Jokowi mengatakan, setelah adanya kasus Ferdy Sambo, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi runyam dan terendah dari lembaga penegakan hukum lainnya.
"Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum lain tertinggi," kata Jokowi.
Padahal, kata dia, Polri sempat memperoleh tingkat kepuasan publik tertinggi saat berhasil membantu pemerintah menangani COVID-19. Apalagi, Polri telah berhasil menyuntikkan 440 juta dosis vaksin corona kepada masyarakat.
Jokowi: Jangan Sampai Polri Dianggap Lemah, Urusan Judi Online, Bersihkan!
Jokowi menyinggung sikap aparat yang menyebabkan penurunan dalam Indeks Kepercayaan Masyarakat. Dia mendesak agar mereka menegakkan hukum dengan tanggap untuk memperbaikinya.
"Jangan sampai pemerintah dianggap lemah. Jangan sampai juga Polri dianggap lemah. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri urusan judi online, bersihkan," jelas Jokowi.
"Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri," sambungnya.
Jokowi: 29,7% Keluhan Masyarakat ke Polri soal Pungli, Tolong Anggotanya Diredam
Presiden mengungkapkan, masyarakat kerap mengeluhkan anggota Polri yang sering melakukan pungutan liar (pungli).
"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli," kata Jokowi.
"Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk itu. Sewenang-wenang tolong juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif dijauhi," sambungnya.
Keluhan lainnya yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan mencari kesalahan dan gaya hidup mewah. Jokowi mengingatkan, hal tersebut harus diperhatikan karena Polri adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat.
"Jadi ingatkan anggota-anggota. Selalu di-briefing seluruh anggota dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ingatkan mereka. Jangan sampai kecepatan kita, rasa aman dan nyaman masyarakat itu.... ini masalah persepsi. Rasa aman dan nyaman masyarakat jadi terkurangi atau hilang," ungkapnya.
Arahan Jokowi Kapolda-Kapolres: Jangan Lamban Kalau Ada Peristiwa
Jokowi menegaskan, respons cepat dalam upaya penegakan hukum dilakukan agar Polri mengembalikan citra. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisan sedang merosot.
"Kalau ada sebuah peristiwa itu segera dirancang komunikasinya yang baik. komunikasi publik itu penting banget, jangan terlambat, jangan lambat. Sehingga kalau muncul nanti kalau lamban, kalau lambat itu muncul isu-isu yang lain," papar Jokowi.
Jokowi menegaskan, kunci utama dari respons cepat penanganan suatu peristiwa ada pada komunikasi. Oleh sebab itu, ia meminta pihak kepolisian meningkatkan komunikasi dalam penanganan kasus.
"Sekali lagi ini era media sosial. munculnya hitungan menit, hitungan detik, sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil dan Saudara-Saudara menganggap kecil sehingga tak dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi," jelas dia.
