95% Bantuan Sosial Tunai di DKI Jakarta Sudah Disalurkan oleh Pos Indonesia
PerbesarADVERTISEMENT
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Dalam upaya penyelamatan terhadap perekonomian, pemerintah menjalankan program Jaring Pengaman Sosial, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.
ADVERTISEMENT
Tahun ini Kementerian Sosial menyalurkan BST melalui PT Pos Indonesia dengan target 10 juta KPM.
Penyaluran BST dilakukan di tengah situasi PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Menyadari keterbatasan mobilitas masyarakat, Pos Indonesia menyalurkan BST secara door to door/ mendatangi langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Cara ini juga untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST.
Memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19, jumlah korban jiwa meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat harus kembali dilakukan mulai Juli 2021.
Rem darurat yang diambil pemerintah diiringi juga dengan jaring pengaman berupa bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 12 triliun.
ADVERTISEMENT
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan mandat kepada PT Pos indonesia untuk kembali menyalurkan BST secara serentak di indonesia.
Untuk Wilayah DKI Jakarta, posisi Sabtu 31 Juli ini atau 7 Hari setelah mulai bayar, PT Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan sebanyak 95% dari alokasi yang ada.
Penyaluran BST di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan mekanisme pengantaran langsung ke rumah KPM.
“Karena warga terbatas bergerak, kami yang bergerak. Tenaga pengantar kita tambah, protokol kita perketat, seluruh karyawan yang melakukan pengantaran kita vaksin,” ujar Kabag PP Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Charles Purnama dalam keterangannya, Sabtu (31/7).
Menurut Charles, untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM tahun ini, Pos Indonesia menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM dipastikan telah divaksin covid-19.
ADVERTISEMENT
Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.
Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validitas data PKM, memastikan kesesuaian jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran BST.
"BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan dengan mitra yang menyalurkan," ucap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Samono.
Bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah diharapkan dapat menghidupkan kembali roda perekonomian serta memompa pemulihan ekonomi nasional.