Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
Kepala Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut tak menutup kemungkinan adanya arahan Istana terkait isu keputusan PKB berbalik arah dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
ADVERTISEMENT
Apalagi, kata dia, Ketum NasDem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kepastiannya, kan, yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jumat (1/9).
Apalagi, kata dia, NasDem dan Demokrat sudah jarang berkomunikasi. Sekalinya mereka bertemu, Demokrat malah mendapatkan kabar cawapres Anies adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Dan kemudian setelah itu ketemu — kami juga jarang ketemu dan terakhir tanggal 24 Agustus ketemu — dan kemudian ada keputusan lain, kemarin kan ketemu lagi melaporkan katanya terhadap koalisi yang dibangunnya dan menetapkan capres-cawapresnya. Ya kalau mau dihubung-hubungkan, ya pasti ada hubungannya, sangat erat," kata dia.
Menurut Herman, sangat mungkin isu adanya pihak lain yang mempengaruhi keputusan NasDem benar adanya. Ia berpandangan bisa jadi ada upaya menjegal AHY menjadi cawapres.
ADVERTISEMENT
"Bahwa memang ada mastermind di belakang apa keputusan hari ini. Ada mastermind yang tentu kita juga tidak bisa menuduh serta merta, tetapi kalau dihubung-hubungkan jelas bahwa terindikasi ada yang memang memainkan peran untuk bisa mempersiapkan siapa capres, siapa cawapres, dan mungkin saja jangan AHY," tutur anggota Komisi VI DPR itu.
Lebih lanjut, Herman mengatakan Demokrat akan mencari capres lain untuk didukung di 2024
"Ini mungkin saja terjadi, tetapi secara norma tentu kami ingin menyampaikan sesungguhnya ada pengkhianatan dalam koalisi, mau tidak mau kami tentu harus membangun koalisi lain kalau nanti keputusan Majelis Tinggi untuk tidak bersama-sama dengan koalisi perubahan," tutupnya.