DPRA Soroti Warga Aceh Barat Daya Tolak Vaksin: Pendekatan Harus Kearifan Lokal

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ikut menyoroti kasus penolakan vaksinasi COVID-19 yang berujung ricuh di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya).

Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan, aksi pembubaran atau penolakan vaksin tersebut dinilai karena adanya strategi pendekatan yang salah oleh pemerintah setempat.

Ia menilai, seharusnya petugas kesehatan mendahulukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga, sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.

"Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru," kata Safaruddin, Selasa (23/9).

Pedagang ikan di Aceh, tolak vaksinasi massal hingga ricuh. Foto: Dok. Istimewa

Safaruddin mengatakan, petugas bisa lebih dulu menjelaskan secara lengkap soal vaksinasi COVID-19. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan.

"Ngapain dipaksa-paksa, masyarakat jangan dipaksa, " ujarnya.

Selain itu, Safaruddin juga menyoroti cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau Meunasah (Musala) di Desa atau tempat yang lebih steril.

Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa takut dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.

"Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga), kemudian model sistem paksa ya orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan," tuturnya.

DPRA sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19, namun cara yang humanis tetap harus dikedepankan.

“Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonomi,” ucapnya.

==