kumparan
3 Apr 2019 12:00 WIB

Gerak Tersendat Pasukan Pengawal Pemilu

Lipsus Pasukan Pengawas Pemilu. Foto: Herun Ricky/kumparan
Pemilu tinggal hitungan hari. Dalam 14 hari atau dua pekan ke depan—17 April 2019—rakyat Indonesia akan memilih presiden dan calon legislator. Namun jumlah pasukan relawan untuk mengawal pemilu belumlah cukup.
ADVERTISEMENT
Padahal, relawan pengawal pemilu berperan signifikan dalam memonitor proses perhitungan suara. Musababnya, di tempat-tempat pemungutan suara itulah kecurangan rawan terjadi. Sayang hal ini tak disadari benar oleh masyarakat awam.
Tak heran KawalPemilu—situs independen pemantau pemilu—kelimpungan mencari relawan. Dari target 800 ribu relawan yang dihimpun untuk disebar ke 809 TPS, gerakan yang digagas oleh praktisi teknologi informasi Ainun Najib itu baru bisa mengumpulkan 4.000 orang. Seperduaratusnya pun tak ada.
Ainun pun melontarkan kecemasannya. Ia gundah dengan animo masyarakat yang minim dalam mengawal pemilu. Apalagi ada atau tidaknya bayaran selalu jadi ukuran.
“Dari awal mereka sudah tanya, ada uangnya enggak. Kalau begitu ya sulit. Sejak kapan relawan dibayar,” kata Ainun kepada kumparan, Selasa (2/4).
Penggagas Kawal Pemilu, Ainun Najib (tengah). Foto: Dok. Ainun Najib
Pada Pemilu 2014, KawalPemilu yang digawangi Ainun dan banyak anggota komunitas diaspora Indonesia itu berhasil mencuri perhatian publik. Mereka sukses mengeluarkan hasil perhitungan suara yang terpaut 0,14 persen saja dari rekapitulasi suara akhir versi KPU. Hebatnya, perhitungan KawalPemilu keluar hanya tiga hari setelah pencoblosan.
ADVERTISEMENT
KawalPemilu mengumpulkan data hasil perhitungan di TPS dengan menyedot data hasil pemindaian formulir C1—catatan penghitungan suara di TPS—dari website KPU ke software mereka. Intinya, ia melakukan rekapitulasi data pemilu secara real count untuk membantu KPU mengawal formulir C1 yang rentan dicurangi itu.
Namun pada Pemilu 2019 kini, metode tersebut akan sedikit diubah. KawalPemilu ingin menerjunkan langsung relawan ke setiap TPS.
“Kami ingin foto langsung (pelaksanaan penghitungan suara di TPS) karena kecurangan pun masih bisa terjadi sebelum formulir C1 salinan di-upload ke website KPU,” ujar Ainun.
Itu sebabnya KawalPemilu butuh banyak relawan yang direkrut melalui dua jalur. Pertama, dengan membuka pendaftaran online lewat kampanye ajakan bergabung ke KawalPemilu di media sosial dan grup WhatsApp. Kedua, rekrutmen door to door dari satu komunitas ke komunitas lain, satu LSM ke LSM lain, bahkan hingga partai dan tim sukses peserta pemilu.
ADVERTISEMENT
“Kebanyakan (calon relawan) mengeluhkan masalah teknis. Awalnya mau, tapi ketika dijelaskan soal upload C1 plano (lembar formulir C1) ke software KawalPemilu, mereka menilai itu sulit,” terang Ainun.
Maka untuk menyiasati waktu yang kian mepet, KawalPemilu menggunakan strategi multilevel marketing untuk menjaring relawan. “Misalnya sekarang (baru ada) 4.000 orang, masing-masing merekrut 10 orang, terus 10 itu berkembang rekrut lagi 10 orang. Jadi dalam tiga hari ditargetkan naik 10 kali lipat,” kata Ainun optimistis.
Tapi kalau skenario itu meleset, KawalPemilu pun punya rencana cadangan. Mereka akan kembali menempuh cara persis seperti pada Pemilu 2014, yakni mengumpulkan data C1 dari situs KPU.
Contoh C1 Plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Foto: Dok. KawalPemilu
Awalnya, KawalPemilu sebetulnya enggan terjun lagi di Pemilu 2019. Namun Ainun cs berubah pikiran setelah dibujuk oleh Hadar Nafis Gumay, eks Komisioner KPU yang kini aktif di LSM pemantau pemilu Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).
ADVERTISEMENT
“Kami mengajak karena mereka sudah pernah melakukan (pemantauan pemilu. Mereka punya keahlian IT dan dulu bikin (situs KawalPemilu) dalam waktu singkat. Pemilu sekarang ini makin rumit, maka harus dikawal,” jelas Hadar kepada kumparan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (1/4).
KawalPemilu pun kembali melaju. Ia ingin menjadi rujukan alternatif ketika masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saling klaim menang pemilu.
“Pada 2014 itu, mereka (dua capres) klaim menang tapi tak ada data. Nah, kami coba sajikan data,” kata Rully Achdiat, penggagas KawalPemilu yang lain, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Rully berani menjamin akurasi dan independensi KawalPemilu. Ia lantas menggambarkan cara kerja KawalPemilu. Rencananya, seluruh relawan akan ditempatkan di TPS. Selanjutnya usai pencoblosan, jumlah suara di suatu TPS akan langsung dihitung, dan hasilnya ditulis di C1 Plano. Nah, C1 Plano itulah yang akan difoto oleh relawan KawalPemilu.
ADVERTISEMENT
“Kecurangan bisa terjadi saat menyalin data dari C1 Plano untuk di-upload ke website KPU. Makanya kami pakai data yang paling autentik,” ujar Rully.
Data berupa foto C1 Plano itu kemudian akan diinput ke software KawalPemilu. Untuk menjamin akurasi, data C1 Plano tiap TPS diinput satu per satu secara manual ke dalam software. C1 plano itu juga akan dicek kesesuaiannya dengan C1 yang ada di situs KPU.
Pada Pemilu 2019 ini, KawalPemilu akan fokus pada perhitungan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif DPR.
“Ketika data C1 masuk, perhitungan sudah bisa dimulai. Kami targetkan sepekan sudah keluar hasilnya. Tergantung data C1 yang masuk,” kata Rully.
Data tempat pendaftaran pemantau Pemilu. Foto: Dok. Bawaslu
Selain KawalPemilu, ada 51 lembaga independen lain yang telah diverifikasi dan diakreditasi Badan Pengawas Pemilu sebagai pemantau Pemilu 2019. Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berisi pedoman teknis bagi mereka yang akan mengawal pemilu.
ADVERTISEMENT
“Koordinasi dengan lembaga pemantau pemilu soal laporan dugaan pelanggaran terus dilakukan. Bawaslu berharap jumlah pemantau pemilu terus bertambah,” ujar Bawaslu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/3).
Salah satu lembaga pengawas pemilu kawakan adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. JPPR terdiri dari 38 organisasi yang bernaung di bawah bendera Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Relawan JPPR mayoritas berasal dari aktivis kedua ormas tersebut.
Untuk pemilu kali ini, JPPR akan mengawal 15 provinsi dengan mengerahkan sekitar 80 ribu relawan. Jumlah ini turun dibanding pada Pemilu 2014. Saat itu, ada 140 ribu relawan JPPR yang terlibat mengawasi pemilu.
Menurut Manajer Pemantauan JPPR Alwan Ola Riantoby, perspektif masyarakat soal relawan pengawas pemilu sedikit banyak berubah. Sekarang, banyak orang lebih memilih bergabung menjadi relawan capres atau partai karena mendapat kompensasi alias bayaran.
ADVERTISEMENT
“Dulu itu istilah relawan identik dengan relawan pemantau, kalau sekarang ya relawan paslon. Masyarakat makin pragmatis,” ujar Alwan ketika ditemui kumparan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
Penurunan jumlah relawan toh tak menyurutkan semangat JPPR. Alwan menegaskan, lembaganya fokus pada dua aspek pemantauan. Pertama, pengawasan tahapan pemilu. Kedua, penguatan pendidikan pemilu yang melingkupi ruang advokasi bagi pemilih penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby. Foto: Dok. Alwan Ola Riantoby
Dalam mengawasi tahapan pemilu, JPPR mulai terjun sejak verifikasi parpol hingga kampanye saat ini. Metode pemantauan terbagi tiga. Pertama, turun langsung ke objek yang diawasi, misal ke lokasi kampanye dan ke TPS saat pemungutan suara untuk memonitor logistik kotak suara serta pelipatan surat suara.
Kedua, mengawasi data. JPPR mengumpulkan data ke KPU atau Bawaslu, contohnya terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Ia juga melakukan audiensi dengan KPU untuk mengawal implementasi UU Pemilu hingga Peraturan KPU.
ADVERTISEMENT
Ketiga, studi dokumen. Sebelum penetapan pasangan capres-cawapres, misalnya, JPPR memverifikasi dokumen yang terkumpul dengan fakta-fakta di lapangan. Ia juga mengecek laporan dana kampanye pasangan calon.
Kini setelah tujuh bulan kampanye berjalan, JPPR menyoroti sejumlah masalah yang harus menjadi perhatian Bawaslu. Pertama, soal hak pilih. JPPR menyatakan, ribuan santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur terancam kehilangan hak pilih karena belum mengurus formulir A5 (pindah lokasi memilih).
Kedua, soal politik uang yang tetap marak. Relawan JPPR menerima banyak laporan soal politik uang, namun kesulitan menangkap tangan.
“Kebanyakan calon ini door to door. Dia mencatat per RT. By name, by address, dia datangi bawa amplop. Tapi sulit mengungkap itu,” kata Alwan.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan
Lembaga pemantau pemilu lainnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), punya struktur ramping. Ia tak memiliki relawan di akar rumput. Organisasi yang sudah melayani advokasi pemilu sejak 2005 ini hanya memiliki 17 pengurus yang saling berbagi peran mengawal Pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan lembaganya fokus pada tiga hal. Pertama, mengawal produk hukum pemilu, yaitu UU Pemilu. Sejak RUU Pemilu digodok, Perludem aktif memberi masukan agar regulasi tersebut bisa mengakomodasi ragam kepentingan, mulai terjaminnya hak pilih hingga representasi perempuan.
Kedua, mengawal implementasi aturan dan penegakan hukum. Setelah UU Pemilu disahkan dan tahapan pemilu dimulai, Perludem memonitor agar aturan turunannya tak melenceng. Perludem juga aktif memerangi hoaks dan ujaran kebencian, dengan meneken nota kesepahaman bersama Bawaslu untuk menindak berbagai laporan soal hoaks.
Ketiga, mengawal hak pilih bagi sejumlah komunitas dan kaum marginal. Misalnya bagi masyarakat adat yang tinggal di pelosok Sumatera Utara, Sulawesi Utara, hingga Papua.
“Kami juga memperjuangkan hak pilih masyarakat miskin ibu kota hingga kaum waria yang harusnya diperlakukan sama,” tutur Titi.
ADVERTISEMENT
Tanpa relawan di akar rumput, Perludem menggandeng LSM lain yang memiliki jaringan di wilayah-wilayah pelosok itu. Sebut saja Komite Pemantau Legislatif (Kopel) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“Untuk masyarakat adat yang semula tak punya hak pilih, setelah kami perjuangkan bersama-sama, sekitar 1.000 orang kini sudah punya hak pilih,” kata Titi, mencontohkan.
Presidium KIPP Indonesia, Kaka Suminta Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Ada pula Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang fokus memantau keseluruhan tahapan pemilu sejak pendaftaran hingga proses perhitungan. Lembaga yang eksis mengawal pemilu sejak 1997 itu melakukan pengawasan di 28 provinsi.
KIPP megawal empat sektor—implementasi regulasi pemilu, kampanye kandidat, proses pemilu dari awal sampai akhir, dan penyelesaian pelanggaran serta sengketa pemilu.
Di lapangan, KIPP menemukan pelanggaran yang didominasi dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), termasuk banyaknya kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
ADVERTISEMENT
Puncaknya, ujar Sekjen KIPP Kaka Suminta, ialah tertangkapnya politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diduga akan melakukan serangan fajar dengan uang hasil suap. Penangkapan Bowo oleh KPK membuktikan bahaya besar politik uang di gelaran pemilu.
Menurut KIPP, potensi masalah disinyalir makin tinggi saat pencoblosan. Ini karena peluang pelanggaran akan membengkak saat penghitungan 16 plano parpol di tingkat DPR, DPRD I, DPRD II, plus plano Pilpres dan plano DPD. Proses penghitungan yang makan waktu itu membuat Mahkamah Konstitusi memperpanjang rentangnya hingga 12 jam.
“Ditambah jadi 12 jam ini menimbulkan kerawanan. Karena lewat hari H itu potensial ditinggal dulu, apakah tidur dulu, jeda dulu. Padahal TPS ini kan bukan gedung permanen. Lalu malam hari (kotak suara) dibawa ke mana?” ujar Kaka.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu KIPP akan khusus mengawal penghitungan suara pada periode 12 jam tersebut untuk mencegah permainan suara.
Pekerja menyusun kotak suara beserta perlengkapan Pemilu 2019 di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi kerja keras lembaga pemantau independen di sepanjang rangkaian Pemilu 2019. Menurutnya, keberadaan mereka menjadi alat kontrol bagi penyelenggara KPU.
“Penyelenggara pemilu menyadari pemilu kita dilihat banyak orang, jadi harus hati-hati. Jangan kerja sembarangan. Nanti curangnya ketahuan. Ini membuat kerja kita lebih baik. Ini juga promosi demokrasi," kata Arief kepada kumparan di kantor KPU, Menteng.

Pengawas independen hanya bisa menyampaikan temuan kepada Bawaslu. Maka sekeras apapun kami bekerja, hasil akhir bergantung pada Bawaslu, karena pemantau tak bisa melakukan penyelidikan.

Kaka Suminta, Sekjen KIPP

Pasukan Pengawas Independen Pemilu. Foto: Basith Subastian/kumparan
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan