Hasil Survei Masyarakat Ingin Pilkada Ditunda, Komisi II DPR Bilang Sebaliknya

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang penundaan Pilkada pada 9 Desember 22020 sudah disepakati DPR menjadi UU. Namun, hasil survei Indikator menunjukkan 63,1 persen masyarakat menyatakan lebih baik Pilkada ditunda ke tahun 2021.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan sebenarnya pelaksanaan Pilkada 9 Desember dapat memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Sebab, kata dia, terdapat anggaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Masalah pilkada serentak ini, kami juga memandang Pilkada serentak ini juga bisa stimulus pergerakan ekonomi. Karena dalam perhelatan Pilkada ini pasti ada spend," kata Doli dalam rilis survei Indikator secara virtual, Selasa (21/7).

Doli pun menururkan stimulus ekonomi pelaksanaan Pilkada serentak bukan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, juga mampu membantu pergerakan ekonomi.

"Bantuan bukan untuk bantu masyarakat tapi juga gerakkan ekonomi. Dibandingkan dengan sembako, mungkin banyak yang sudah numpuk, tapi enggak menjawab persoalan mereka juga," ucapnya.

Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Waketum Golkar itu pun mengatakan selama pandemi corona, partainya ingin sektor ekonomi dan penanganan virus corona dapat berjalan beriringan. Untuk itu, ia berharap masyarakat displin menerapkan protokol kesehatan saat berpergian.

"Kami ingin dorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan UMKM harus tetap bergerak. Kedua bagaimana mendorong masyarakat disiplin terapkan protokol kesehatan COVID-19," ucapnya.

"Harapan semua aktivitas berjalan, masyarakat tetap sehat. Pakai masker, physical distancing, jaga kebersihan. Tiga hal yang dasar ini saja dilakukan, pakai masker, kalau terus menerus diterapkan mudah-mudahan semua aktivitas kehidupan bisa berjalan dengan baik," tandas Doli.