Hasto: Ada Rekayasa Pemilu 2024 Sistematis dari Hulu ke Hilir

15 Februari 2024 17:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga adanya kecurangan masih terkait Pemilu 2024. Kata Hasto, ada rekayasa pemilu.
ADVERTISEMENT
"Kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Hasto kemudian menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai memberi 'karpet merah' ke Gibran Rakabuming Raka. Syarat menjadi cawapres tak mesti lagi 40 tahun asal pernah/sedang jadi kepala daerah.
"Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara," ungkap dia.
"Kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktikkan untuk mendukung pasangan 02," sambungnya.
Di dalam sejumlah hasil quick count, Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga. Namun, menurutnya, banyak anomali yang terjadi.
ADVERTISEMENT
"Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari Pemilu tersebut. Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik," jelasnya.
Lantas apa target dari tim khusus tersebut?
"Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material," ungkap dia.
"Agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan. Masif itu suatu dengan orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis. Sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif," tutupnya.