Hindari Defisit APBD, Anggaran Rumah DP Rp 0 Dipangkas Jadi Rp 500 M
PerbesarPemprov dan DPRD DKI Jakarta telah menandatangani MoU Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Tahun Anggaran 2020.
Kesepakatan ini didapatkan setelah sebelumnya Pemprov dan DPRD DKI merasionalisasi anggaran dengan memangkas beberapa slot anggaran.
Salah satu yang dipangkas adalah dana talangan untuk uang muka pembelian rumah DP Rp 0, yang merupakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Awalnya, Pemprov DKI lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Jaya mengajukan anggaran dana talangan sebesar Rp 2 triliun dalam KUA-PPAS APBD 2020. Anggaran sempat dipangkas menjadi Rp 1 triliun dalam rapat Banggar 25 November lalu.
Namun, dengan sejumlah pertimbangan, Badan Anggaran (Banggar) menyepakati anggaran hanya menjadi Rp 500 miliar.
Menurut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, pemangkasan dana talangan rumah DP Rp 0 dilakukan karena rancangan KUA-PPAS 2020 mengalami defisit.
“(Rumah) DP RP 0 kan uangnya belum dipakai. Nah, kita serut (pangkas) ngabisin Rp 1 triliun dari 2 triliun. Ternyata pas kita pertemukan antara SKPD dengan kita, Banggar, dewan, dia (Pemprov DKI) bisa menyerutkan seperti biaya subsidi. Nah, akhirnya kita surplus,” ungkap Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Sementara itu, anggota Banggar sekaligus Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, menjelaskan pemangkasan anggaran rumah DP Rp 0 agar tercipta harmonisasi anggaran. Anggaran tersebut bisa saja berubah saat dibahas dalam Raperda APBD DKI 2020.
"Yang penting bonggolannya enggak kehapus. Yang pinjaman daerah bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan? Berkurang (jadi) Rp 500 miliar, (masih ada) dikembalikan ke asal," jelas Syarif.
Anies Baswedan sendiri masih enggan berkomentar banyak terkait pemangkasan anggaran program rumah DP Rp 0 itu. Ia beralasan anggaran tersebut masih bisa berubah saat pembahasan dari KUA-PPAS menjadi rancangan perda APBD.
“Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya,” ucap dia.
Meski tak tahu apakah anggaran rumah DP Rp 0 masih bisa bertambah atau tidak, Anies memastikan semua program yang menyangkut kepentingan masyarakat tak akan terganggu.
Sementara itu, hari ini Pemprov dan DPRD DKI telah menyepakati KUA-PPAS sebesar Rp 87,9 triliun, setelah sebelumnya rancangan anggaran sempat mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.