Istana Hormati Keinginan Mahfud Serahkan Pengunduran Diri Langsung ke Jokowi

Mahfud MD melambaikan tangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud akan menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung ke Presiden Jokowi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Istana menghormati keinginan Mahfud untuk mundur sebagai hak dan pilihan politiknya.

"Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden," kata Ari di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1).

Menurutnya, keinginan Mahfud itu harus dihormati. Apalagi, Mahfud menganggap bahwa harus berhenti secara hormat karena telah dilantik secara hormat pula oleh Jokowi 4,5 tahun yang lalu.

"Seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu, kan, beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira suatu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya dan diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan. Dan ini saya kira baik sekali bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden," jelasnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Saat ditanya apakah Jokowi akan menahan Mahfud untuk tidak mundur, Ari mengatakan keinginan Mahfud yang sejak awal menyatakan ingin mundur harus dihormati.

"Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari yang apa menjadi keinginan Pak Mahfud itu," tuturnya.

Jika nanti pengunduran diri Mahfud diterima dan disetujui, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Mahfud.

"Dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam itu tetap berjalan seperti biasa," pungkasnya.