Jokowi Pimpin Ratas Bahas Polusi Udara Jabodetabek, Dorong Kantor Hybrid Working

14 Agustus 2023 11:58 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan PPKM di Istana, Jumat (30/12/2022). Foto: Dok. YouTube Setpres
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan PPKM di Istana, Jumat (30/12/2022). Foto: Dok. YouTube Setpres
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) membahas kualitas udara Jabodetabek yang selama seminggu terakhir disorot masyarakat. Dalam pengantarnya, Jokowi mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya semakin parah dan masuk kategori tidak sehat.
ADVERTISEMENT
"Antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).
Untuk jangka pendek, Jokowi meminta kementerian dan lembaga secepatnya melakukan langkah intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek jadi lebih baik.
"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta agar ruang terbuka hijau semakin diperbanyak. Ia juga meminta agar perkantoran bisa mendorong konsep hybrid working.
"Mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [jam kerja] 7-5, 2-5 atau angka yang lain," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta agar menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," tuturnya.
Terakhir, untuk jangka panjang, Jokowi menegaskan perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," pungkasnya.