Kala BGN Ungkap Penyebab Keracunan MBG, 80 Persen SPPG Tak Penuhi SOP

Siswa korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) menjalani perawatan medis di Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung Barat pelajar yang mengalami keracunan mencapai 500 orang. Gejala yang dialami tubuh lemas, mual, pusing, hingga kram tangan dan tidak bisa digerakkan.

Kemudian di Sleman terdapat 90 siswa yang keracunan dengan gejala seperti mual, diare, dan pusing usai menyantap menu MBG rawon daging sapi. Selain itu di Gunungkidul juga terdapat 19 siswa yang mengalami keracunana MBG dengan gejala yang hampir sama.

Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut, hasil investigasi menunjukkan sebagian besar kasus terjadi akibat makanan yang diproduksi tidak mengikuti aturan waktu penyajian oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Banyak faktor, tetapi 80 persen dari investigasi kami karena tidak menjalankan SOP waktu memasak,” jelas Nanik saat dihubungi kumparan, Rabu (24/9).

Menurut Nanik, lamanya jeda antara makanan selesai dimasak dengan waktu konsumsi membuat risiko kontaminasi meningkat.

“Jadi rentang waktu bahan makanan selesai dimasak sampai dikonsumsi lebih dari 6 jam,” ujar Nanik.

kumparan post embed

Dapur SPPG Ditutup

Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Nanik Sudaryati Deyang (kiri) tiba untuk mengikuti acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Nanik memastikan menutup dapur SPPG yang terkait dengan kasus keracunan. Penutupan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kami prihatin atas yang terjadi belakangan terutama di bulan September. Setiap ada kejadian pasti SPPG langsung kami tutup dalam waktu yang tidak ada batasnya,” tutur Nanik.

Nanik menambahkan, soal tindak lanjut hukum bukan menjadi kewenangan BGN. Pihaknya pun bekerja sama dengan polisi untuk penyelidikan.

“Kalau masalah hukum itu ranahnya APH (aparat penegak hukum) dan polisi sekarang juga terus menyelidiki,” katanya.

kumparan post embed

SOP untuk MBG

BGN sebenarnya sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan program MBG. Berikut rangkuman SOP bila terjadi kasus keracunan:

• SPPG selalu memisahkan sample makanan yang diberikan pada hari itu untuk dilakukan uji lab

• SPPG selalu menjaga hygienitas makanan yang disajikan

• SPPG selalu dibersihkan setiap hari dan melakukan pest control setiap 1 minggu

• BGN memitigasi risiko terkait keamanan pangan di antaranya penerapan NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

• BGN juga mengembangkan SOP jika terjadi keracunan makanan

kumparan post embed