Komisi I Kecam Pemindahan Kedutaan AS dan Pembantaian Warga Gaza

Warga mengibarkan bendera Palestina. (Foto: REUTERS / Mohammed Salem)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras aksi pemindahan kantor kedutaan AS tersebut.

Terlebih, kata politikus PKS itu, saat ini warga Palestina di perbatasan Gaza, terus digempur oleh tentara Zionis Israel yang menyebabkan puluhan warga Palestina meninggal dunia.

"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Namun, di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah rakyat Palestina," kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/5).

Pergantian pimpinan Komisi I DPR-RI (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Menurut dia, langkah AS seperti membuka kotak pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing hingga melampaui batas kemanusiaan. Dia mengatakan, saat ini terdapat 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.

Hal itu, lanjut Abdul, jelas sekali menunjukan sikap arogan AS yang tidak menghormati resolusi PBB untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina.

"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah Anda (AS) jika Anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," tegas Abdul.

Lebih lanjut, menurut Abdul, langkah sepihak AS yang memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan.

"AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasnya. Perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga. Amerika harus menghentikan langkahnya", tuturnya.

Abdul juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukanlah milik Israel apalagi AS, sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem," tegas Kharis.

Yerusalem atau Al Quds di Palestina merupakan salah satu tanah suci umat Islam. Maka negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam termasuk Indonesia akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

"Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita," tutupnya.