KPK Pernah Periksa Yasonna di Kasus Hasto, Apa Alasannya?

Mantan Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan gedung usai memenuhi panggilan penyidik KPK menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna Laoly diperiksa pada 18 Desember 2025 lalu. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Yasonna diperiksa terkait surat yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.

"Pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai, terhadap kepentingannya, tentu berkaitan dengan pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu," kata Setyo saat jumpa pers penahanan Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

"Ya tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani," ujarnya.

Selain itu, pemeriksaan Yasonna untuk mengetahui posisi Harun Masiku yang tengah buron.

"Kemudian yang kedua juga untuk memastikan terkait saat itu harun masiku pada saat masuk ke Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk," kata dia.

"Sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada dirjen imigrasi, mantan, yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik," tambahnya.

Mantan Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan gedung usai memenuhi panggilan penyidik KPK menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebelumnya, usai pemeriksaan di KPK, Yasonna mengaku dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP. Ia diperiksa karena adanya surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung.

"Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa," ujar Yasonna kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2025) lalu.

Permintaan fatwa yang dimaksud adalah terkait putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019. Fatwa itu diajukannya karena adanya perbedaan tafsir KPU saat PDIP memperjuangkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia melalui PAW.

"Karena waktu proses pencalegan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda," jelas Yasonna.