KPU: Putusan MKMK soal Etik Hakim, Kami Tak Bisa Menilai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari didampingi pimpinan KPU lainnya menyampaikan keterangan terkait penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR-RI dan DPD untuk Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua KPU, Hasyim Asyari, mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berada dalam ranah penegakan kode etik. Putusan itu tidak berpengaruh terhadap putusan MK yang berhubungan langsung dengan Peraturan KPU (PKPU).

"Keputusan MKMK ini kan ranahnya memeriksa penegakan kode etik hakim MK, sehingga KPU tidak dalam posisi untuk menilai apa pertimbangan atau putusan/keputusannya MKMK ini,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (7/11).

Hasyim mengatakan KPU adalah lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan. KPU akan mengikuti apabila ada peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Tapi kalau putusannya atau keputusannya berkaitan dengan norma perundang-undangan, terutama norma di UU Pemilu, tentu kami akan tunduk mengikutinya,” ucapnya.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie (tengah), Wahiduddin Adams (kiri), Bintan R. Saragih (kanan) saat menggelar sidang pembacaan putusan MKMK, pada Selasa (7/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah/ kumparan

Sebelumnya, MKMK menegaskan pihaknya tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini terkait dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI-2023 tentang syarat capres-cawapres.

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan MK in casu putusan MK nomor 90/PUU-XXI-2023," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, saat membacakan putusan etik, Selasa (7/11).

Putusan MKMK tersebut tertuang dalam putusan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman.