Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.87.1
Kronologi Pembangunan Sodetan Ciliwung, Benarkah Sudah 6 Tahun Mangkrak?
27 Januari 2023 13:34 WIB
·
waktu baca 14 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Proyek pembangunan Sodetan Ciliwung sudah akan memasuki masa akhir. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan sodetan sepanjang 1,2 kilometer ini akan rampung pada bulan April 2023.
ADVERTISEMENT
Dalam sejarahnya, proyek sodetan ini pertama kali digagas oleh Jokowi saat ia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013. Pembangunan ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, sementara Pemprov DKI yang mengurus pembebasan lahan.
Proyek Sodetan Ciliwung dinilai dapat mengurangi banjir karena mampu menampung debit air kiriman dengan memperlancar aliran sungai. Kemudian air dari sungai Ciliwung bisa dialirkan ke Kanal Banjir Timur hingga 60 meter kubik.
Namun beberapa waktu lalu, Jokowi menyebut proyek ini berhenti selama 6 tahun.
"Di bawah, sudah sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang sudah ada sebentar lagi mungkin April, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi saat meninjau Sodetan Ciliwung, 24 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
Namun, bagaimana fakta sebenarnya? Apakah benar pembangunan Sodetan Ciliwung berhenti selama 6 tahun? Berikut kronologi progres pembangunan sodetan tersebut;
2013
Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggagas pembangunan Sodetan atau terowongan Kali Ciliwung, sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir yang setiap tahun selalu menjadi permasalahan di Ibu Kota.
Saat itu, Jokowi berdiskusi langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjadi Presiden RI. Keduanya menyepakati pembangunan sodetan tersebut.
Proyek ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan fisik atau infrastruktur sodetan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) yang berada di bawah Kementerian PUPR. Sementara Pemprov DKI yang bertanggung jawab atas penyediaan lahan lewat pembebasan lahan.
ADVERTISEMENT
Pembangunan sodetan ini dimulai dari sisi outlet, atau tempat keluarnya air di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur.
2014
Pembangunan Sodetan Ciliwung dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menggantikan Jokowi yang saat itu dilantik menjadi Presiden RI.
2015
Pembangunan sodetan ini terganjal masalah pembebasan lahan warga Bidara Cina. Warga menggugat Pemprov DKI ke PTUN terkait masalah pembebasan lahan, terkait jumlah lahan yang dibebaskan dan besaran ganti rugi.
Padahal, Jokowi menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada akhir 2015.
Gugatan pertama dilayangkan pada 15 Juli 2015 dengan nomor 321/PDT.G/2015/PN JKT.PST. Gugatan tersebut dilayangkan pada 3 pihak; Gubernur DKI Jakarta, Kemen PUPR dan Kepala BBWSCC, dan Jokowi sebagai mantan Gubernur DKI.
ADVERTISEMENT
Gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh warga Bidara Cina. Pengadilan memutuskan agar para tergugat melakukan pergantian biaya tanah dan bangunan sodetan Kali Ciliwung.
"Harga tanah per meter persegi Rp 25 juta dan harga bangunan per meter persegi Rp 3 juta. Menyatakan pembayaran penggantian dapat diberikan melalui Ketua RT," demikian isi putusan.
2016
Ahok mengajukan kasasi atas kasus yang dimenangkan warga Bidara Cina setahun yang lalu.
2017
"Sodetan Ciliwung, ini diskusi agak detail, lalu penataan kampung. Kampung-kampung kumuh kita tata. Dalam pembicaraan, juga berkembang termasuk mengenai pembangunan stadion," kata Anies saat itu.
ADVERTISEMENT
5 Hari kemudian tepatnya tanggal 30 Oktober 2017, giliran Sandi menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sandi mengatakan, progres pembangunan sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) juga menjadi pembahasan.
2018
Rencana pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir masih terkendala pembebasan lahan. Permasalahan itu bahkan telah masuk ke ranah hukum, warga sebagai penggugat dan Pemprov DKI sebagai tergugat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sandiaga Uno, menginginkan mediasi dengan warga. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan bisa segera mendapatkan penyelesaian, sebab menurutnya proses hukum membutuhkan waktu lama.
“Yang sangat urgent itu adalah kebutuhan untuk menghadirkan sodetan tersebut. Nah, ini yang nanti kami harapkan dengan mediasi oleh Pemprov, kita bisa wujudkan sodetan ini,” kata Sandi di Gedung Telkom Landmark Tower, 7 Februari 2018.
ADVERTISEMENT
Anies juga menyebut telah berdiskusi dengan warga Bidara Cina. Anies mengeklaim warga sudah sepakat dengan rencana tersebut.
"Jadi memang proyek itu kita sudah bertemu dengan warga. Ada bahkan dengan Badan di PU (Pekerjaan Umum) yang mengurusi Ciliwung, dan itu minggu lalu kita rapat soal itu," kata Anies.
Ia menyebut proses pembicaraan dengan warga Bidara Cina dilakukan secara bertahap.
"Jadi warga sudah secara prinsip setuju," ujarnya.
Pemprov DKI bersama BBWSCC akan mengukur lahan yang akan dijadikan sodetan sebagai langkah selanjutnya sampai tahap pengerjaan. Pemprov DKI juga siap memberikan ganti rugi lahan dengan menentukan nilai jual tanah oleh pihak ketiga.
"Lalu ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Ada melakukan pengukuran, kemudian appraisal (taksiran harga) dari pihak ketiga, lalu baru sesudah itu memulai proses pengerjaan," ucap Anies.
ADVERTISEMENT
Jika warga setuju, ia tidak memungkiri ada kemungkinan permasalahan hukum antara Pemprov DKI dengan warga Bidara Cina dapat terselesaikan.
"Kita sepakat untuk melakukan appraisal. Dari situ nanti akan diputuskan apakah masih terus proses legal atau sampai di sini," kata Anies.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat itu, Teguh Hendarwan mengatakan, proyek Sodetan Ciliwung dipercaya bisa menurunkan debit air untuk mencegah banjir di Jakarta.
“Saya tegaskan seperti itu. Nah sekarang bagaimana upaya Pak Gubernur, Pemkot Jaktim kembali lagi untuk memediasi supaya program inlet-outlet yang di tahun 2015 itu mangkrak, bisa dikerjakan lagi,” kata Teguh di Balai Kota, 14 Februari 2018.
“Karena pembangunan itu, bisa mengurangi debit air sekitar 40 persen dan bisa diarahkan ke Kanal Banjir Timur,” tambahnya.
Teguh menjelaskan, proses pembangunan tersebut saat ini sudah mencapai 50 persen. Namun kendala yang dihadapi masih sama yaitu masalah pembebasan lahan.
ADVERTISEMENT
"Di lapangan progress-nya baru sekitar 50 persen. Saya ikuti karena waktu itu saya jadi Asbang di timur. Sekarang pun kita lagi berusaha mediasi karena gubernur kemarin pertemuan dengan Pak Jarot (kepala BBWSCC), bagaimana supaya BPN timur bisa ke lapangan bisa tahu gambar situasinya,” terang Teguh.
Saat itu, pembebasan lahan masih terhambat, karena 215 kepala keluarga di Kelurahan Bidara Cina, masih belum mau menyerahkan lahannya.
“Ada 215 KK dengan nilai pembebasan lahan sekitar Rp 167 miliar (yang belum mau menyerahkan lahannya),” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso.
2019
Anies lalu mencabut permohonan kasasi Pemprov DKI ke Mahkamah Agung (MA) dalam gugatan pembebasan lahan warga Bidara Cina untuk proyek sodetan Ciliwung.
ADVERTISEMENT
Anies mengatakan, pencabutan kasasi itu dilakukan agar proyek sodetan Ciliwung dapat segera dikerjakan. Sebab, dengan adanya proses hukum, proyek sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur tak kunjung dimulai.
“Iya kami cabut putusan. Pokoknya kita mengikuti keputusannya aja. Jadi dengan begitu kita bisa selesaikan,” ujar Anies di Monas, Gambir, 19 September 2019.
Anies mengaku, pencabutan itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo selaku mantan Gubernur DKI Jakarta. Pembebasan lahan tersebut, menurut Anies, diperlukan agar proyek sodetan Ciliwung bisa segera dikerjakan. Risikonya, Pemprov harus ganti rugi ke warga.
"Saya sudah bicara juga persoalan ini dengan Pak Presiden sejak tahun lalu dan memang sepakat untuk tidak kita teruskan," kata Anies di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).
Anies menjelaskan, dengan dicabutnya kasasi tersebut, maka proyek sodetan Kali Ciliwung bisa dilanjutkan. Sebab, saat ini lahan di Bidara Cina tersebut sudah tidak berstatus lahan sengketa lagi.
ADVERTISEMENT
"Kami harap proses ini bisa segera tuntas karena kemarin yang menginisiasi untuk tidak diteruskan adalah kita di Jakarta. Kalau diteruskan terus pengadilan, ujung-ujungnya nanti kira-kira sama," tutur Anies.
"Perlu waktu bertahun-tahun lagi, terus kapan selesainya proyek ini kalau statusnya sengketa terus?" imbuhnya.
Ada dua permohonan kasasi yang dicabut Anies. Pertama adalah kasasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Salah satu putusan tersebut adalah meminta Pemprov DKI dan BBWSCC membayar ganti rugi tanah dan bangunan terlebih dahulu sebelum memulai proyek. Gugatan tersebut diajukan sebagai gugatan class action oleh warga Bidara Cina.
Sedangkan permohonan lainnya diajukan untuk putusan PTUN yang membatalkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Bidara Cina.
Kabiro Hukum DKI, Yayan Yuhana, mengatakan permohonan pencabutan kasasi sudah dilakukan sekitar awal bulan ini.
ADVERTISEMENT
“Pencabutannya kita sudah ajukan, surat kuasa pak Gubernur pencabutan kasasinya sudah dilaksanakan. Awal bulan ini atau akhir Agustus saya lupa tanggalnya,” ujar Yayan saat dihubungi secara terpisah.
Yayan mengatakan, dengan dicabutnya pengajuan kasasi ini, Pemprov DKI menginginkan pembebasan di area pembangunan sodetan Ciliwung berlanjut. Meski, proses negosiasi pembebasan lahan dimulai lagi dari awal.
“Kita proses, mudah-mudahan bisa membangun proses pembangunan inlet yang dari Ciliwung ke KBT (Kanal Banjir Timur), itu tujuan Pak Gubernur,” ujarnya.
2020
Banjir besar melanda Jakarta di malam pergantian tahun. Hal ini mendapat perhatian Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono. Ia menyoroti mandeknya normalisasi Kali Ciliwung yang dianggap sebagai salah satu penyebab banjir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari target 33 km, baru 16 km Kali Ciliwung yang dinormalisasi. Basuki memastikan akan melanjutkan pekerjaan ini setelah Pemprov DKI Jakarta berhasil membebaskan lahan di bantaran Kali Ciliwung.
ADVERTISEMENT
"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, 3 Januari 2020.
"Karena ini wilayah sungai nasional. Tugas kami membuat konstruksinya, tugas Pemprov membebaskan lahannya. Makanya yang ini belum bisa karena Pemprov belum membebaskan lahannya," ujar Basuki.
Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau banjir bersama Basuki memiliki pendapat yang berbeda.
Anies mengatakan Jakarta akan terus mengalami banjir jika kawasan selatan (Bogor dan Depok) tidak mengontrol pengiriman air. Normalisasi Sungai Ciliwung pun dinilai Anies tak ada artinya tanpa kontrol tersebut.
“Mohon maaf Pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan pandangan,” kata Anies.
“Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ujar Anies.
Pemprov DKI lewat Dinas Lingkungan Hidup akan membebaskan lahan untuk kembali menormalisasi sungai. Untuk pembebasan lahan, Pemprov DKI menyiapkan dana setidaknya Rp 600 miliar.
ADVERTISEMENT
"Untuk pembebasan lahan ya itu tadi kita sekitar Rp 600 (miliar) tadi. Semuanya ya pembebasan Ciliwung, Pesanggrahan, sama waduk-waduk. Nanti dibagi dua untuk sungai sama waduk," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini, 6 Januari 2020.
Anies sendiri mendapat perintah dari Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan proyek sodetan Kali Ciliwung. Ia mengungkapkan, proyek sodetan sudah masuk fase appraisal (penaksiran nilai). Setelah fase appraisal selesai, Pemprov DKI berencana melakukan transaksi untuk tanah-tanah milik warga yang dibebaskan lahannya.
"Sekarang kita mulai fase untuk appraisal. Sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya. Dengan itu sudah tuntas, nanti insyaallah (Kementerian) PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," kata Anies, 8 Januari 2020.
Di tahun 2020, proyek Sodetan Ciliwung ini direncanakan akan dibangun sepanjang 1.260 meter. Saat itu pembangunan sudah mencapai 600 meter atau sekitar 50 persen.
ADVERTISEMENT
Gubernur Anies melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim pun, mulai menyusun langkah antisipasi banjir memasuki musim penghujan. Dalam instruksinya, salah satunya Anies meminta pembebasan lahan di kawasan sejumlah sungai segera diselesaikan.
"Dinas SDA menyelesaikan pembebasan lahan untuk peningkatan kapasitas tampungan Sungai Pesanggrahan, Ciliwung, Angke, Sunter, dan Jatikramat," kata Anies dikutip Ingub Nomor 52 Tahun 2020, 23 September 2020.
Dia minta pembebasan lahan di kawasan sungai Pesanggrahan, Ciliwung, Angke, Sunter, dan Jatikramat selesai pada 2021. Sehingga sungai-sungai Jakarta bisa menampung debit air lebih banyak agar air tak tumpah ke jalan atau pemukiman warga.
"Dengan target pada 2021 dan melaksanakan percepatan koordinasi dengan Kementerian PUPR," ujarnya.
ADVERTISEMENT
2021
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mengimbau ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan sodetan di kali Ciliwung hingga kanal banjir timur (KBT) untuk meminimalisasi terjadinya banjir di Jakarta.
"Saya juga menyarankan Kepada Dinas Sumber Daya Air kan sodetan-sodetan ini banyak juga yang belum tersodet, kayak di banjir kanal timur, di arah Manggarai sana itu kan harus ada sodetan yang sudah direncanakan dari era pemerintahan sebelumnya, tapi kan sampai hari ini enggak pernah eksekusi. Kampung Pulo kalau enggak salah,” kata Pras, 2 November 2021.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menjelaskan, ada penyebab lain yang membuat sodetan Kali Ciliwung belum juga selesai.
ADVERTISEMENT
“Kan ada problem itu tanah,” kata Syarif kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa (23/11).
Syarif mengatakan, pembebasan lahan di lokasi itu rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Warga sudah mau menjual lahannya kepada Pemprov DKI, tapi untuk pengurusan administrasi masih terkendala karena mereka lama tidak membayar PBB.
“Ada uangnya, cuma tanyakan aja ke SDA, Pak Anies bilang kenapa susah bebasin, rupanya yang kita bayangkan enggak semudah itu urusan tanah, surat-surat,” jelasnya.
“Yang kedua warga enggak bisa bayar PBB, kalau mau dibayar, PBB harus lunas dulu. Ada yang 20 tahun,” lanjutnya.
Syarif mengatakan, Pemprov DKI sudah beritikad baik menalangi biaya PBB warga agar surat menyurat bisa segera terselesaikan. Tapi, setelah berkonsultasi dengan BPK, tidak diizinkan.
ADVERTISEMENT
“Sama BPK dilarang, kalau boleh selesai,” kata politikus Gerindra tersebut.
2022
Tak lama usai dilantik menggantikan Anies Baswedan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, langsung mengebut percepatan penyelesaian proyek Sodetan Ciliwung. Ia langsung menggelar rapat bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, pembebasan lahan yang dimaksud yakni terletak di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.
“(Pembahasannya) banyak. Tadi ada soal akselerasi untuk pembangunan terkait dengan normalisasi, ada juga permasalahan pertanahan-pertanahan yang lain seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan non PTSL,” kata Marullah kepada wartawan di Balai Kota, 25 Oktober 2022.
Kawasan Bidara Cina akan dilanjutkan pembangunan sodetan Ciliwung-KBT. Sejumlah lahan di Bidara Cina memang masih menjadi kendala dalam pembangunan sodetan karena berbagai alasan.
ADVERTISEMENT
Untuk sodetan atau saluran terowongan airnya sendiri sudah dikerjakan sejak 2018 lalu. Dari sisi outlet atau jalur keluar di dekat kampus Trisakti sudah hampir selesai dibangun. Pemerintah tinggal meneruskan pembangunan sodetan dari Ciliwung menuju Bidara Cina lalu ke Jalan Otista III.
Heru sendiri akan menggunakan jalan konsinyasi kepada pemilik lahan bermasalah di sepanjang proyek pembangunan Sodetan Ciliwung.
ADVERTISEMENT
“Jika ada pihak-pihak yang bersengketa maka sesuai aturan kami akan lakukan konsinyasi dan proyek tetap berjalan,” kata Heru kepada wartawan seusai meninjau lokasi pembangunan sodetan, 1 Desember 2022.
Sistem konsinyasi merupakan salah satu cara yang dilalui dalam sengketa lahan. Lahan yang terdampak satu proyek pembangunan diajukan ke pengadilan. Pemilik lahan nanti akan menyelesaikan sengketa di pengadilan, termasuk untuk nilai pergantian lahan yang terdampak proyek.
ADVERTISEMENT
Menurut Heru, langkah konsinyasi ini memang harus ditempuh agar pembangunan sodetan yang menurutnya sempat tersendat di kepemimpinan gubernur sebelumnya bisa berjalan dengan baik.
Sementara Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, mengatakan bakal segera menggusur permukiman semi permanen milik warga yang berada di kawasan Jatinegara.
Nantinya, kawasan penduduk ini bakal dibangun sodetan dari Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur.
“Di situ ada gubuk-gubuk, ada 70 kurang lebih. Dalam waktu dekat kita tertibkan kita akan melakukan penyodetan pengerjaan di sana,” kata Anwar kepada wartawan saat ditemui di UP PKB Ujung Menteng, 26 Desember 2022.
Setelah dilakukan pendataan kawasan, totalnya ada sekitar 3.500 meter wilayah Cipinang Besar yang terdampak pembangunan sodetan. Pemkot Jaktim akan mulai melakukan penggusuran akhir tahun 2022.
ADVERTISEMENT
2023
Pada 23 Januari 2023, Pj Gubernur DKI, Heru Budi bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memantau progres pengerjaan Sodetan Ciliwung.
Peninjauan ini dilakukan di 3 lokasi yakni bagian inlet Kali Ciliwung di Jalan Otista, titik pertemuan kali di Jalan Otista III, dan bagian outlet sodetan di sisi belakang Kampus Trisakti.
Sehari kemudian, Heru dan Basuki mendampingi Presiden Jokowi untuk meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Jokowi terlihat sempat berkeliling di sekitar Sodetan Kali Ciliwung bersama Basuki dan Heru. Mereka semua lengkap menggunakan helm keselamatan dan rompi proyek.
Setelah selesai berkeliling di sekitar proyek, Jokowi memberikan keterangan.
"Ini kita kembali ke Ciliwung, kembali ke banjir Jakarta," kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, penanganan banjir Jakarta tidak bisa sembarangan. Sebab harus ada sinkronisasi dari hulu ke hilir.
"Penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu ke hilir, di hulunya kemarin sudah selesai dibangun Bendungan Ciawi kemudian Bendungan Sukamahi," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan, Sodetan Kali Ciliwung ini sudah hampir rampung. Diharapkan proyek ini mampu mengatasi masalah banjir di Jakarta.
"Kita harapkan di April insyaallah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, banjir yang ada di Jakarta," kata Jokowi.
Eks Gubernur DKI ini mengatakan, jika penanganan banjir Jakarta dilakukan secara konsisten, ia meyakini akan membuahkan hasil maksimal.
"Kalau konsisten kita kerjakan akan mengurangi, mengurangi, mengurangi sampai nanti akhirnya hilang," ucapnya.
Basuki sendiri mengatakan, pengendalian banjir di Jakarta seharusnya banyak berkurang jika pengerjaan proyeknya konsisten dengan master plan yang ada.
ADVERTISEMENT
"Dari hulu, tengah, hilir. Hulu tadi yang [Bendungan] Sukamahi dan Ciawi, tapi antara Bogor dan Jakarta ini ada Depok yang bisa hujan di situ atau hujan di Jakarta," kata Basuki.
Ia mengatakan, dengan adanya Sodetan Kali Ciliwung, maka debit air berlebih bisa ditahan dari berbagai arah. Ia pun menyayangkan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang sempat terhenti selama enam tahun.
'Kalau konsisten dilakukan dari dulu pasti sudah berkurang. Yang masalahnya tadi Pak Presiden bilang enam tahun, enggak diapa-apain; normalisasi, enggak diapa-apain; sodetan, enggak diapa-apain. Nah, sekarang alhamdulillah ada Pak Heru ini mulai dikerjakan lagi," kata Basuki Hadimuljono.