Mahfud Jadi Cawapres Ganjar, Pastikan Tak Ada Conflict of Interest

18 Oktober 2023 15:14 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Cawapres Mahfud MD memberikan sambutan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023).  Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres Mahfud MD memberikan sambutan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ada conflict of interest terkait pengumuman dirinya sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu terkait posisinya sebagai Menko Polhukam di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
ADVERTISEMENT
"Enggak ada conflict of interest. Apa conflict of interest? Ndak akan ada conflict of interest menyangkut saya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Mahfud menegaskan, dengan posisinya sebagai Menko Polhukam akan mengawasi jalannya Pemilu 2024. Khususnya netralitas TNI-Polri dan birokrasi.
"Karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri dan birokrasi dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri dan birokrasi, dan akan juga menegur siapa pun yang menggunakan aparat birokrasi TNI-Polri untuk tidak netral dalam pemilu," tegasnya.
Bacapres Ganjar Pranowo bersama Bacawapres Mahfud MD di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Foto: Youtube/PDI Perjuangan
Selain itu, Mahfud menegaskan tidak ada kesepakatan politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penunjukannya sebagai cawapres.
ADVERTISEMENT
"Bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak. Malah ketua partai itu you perlu apa bilang, biar kami yang ngurus. Karena ini keperluan negara," tuturnya.
Menurutnya, kesepakatan yang dibuat bersama partai koalisi adalah melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh hingga memberantas korupsi.
"Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain enggak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi. Itulah kesepakatan politik itulah yang berlaku paling tinggi," pungkasnya.