PA 212 Bantah Terkait Koperasi Syariah 212 yang Dialiri Dana Rp 10 M oleh ACT

26 Juli 2022 11:11
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ketua PA Alumni 212 Slamet Maarif. Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua PA Alumni 212 Slamet Maarif. Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan
ADVERTISEMENT
Persaudaraan Alumni (PA) 212 membantah adanya keterkaitan mereka dengan Koperasi Syariah 212. Koperasi itu diduga dialiri dana yang diselewengkan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT-610.
ADVERTISEMENT
"Tidak terkait," ujar Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, saat dihubungi, Selasa (26/7).
Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan ACT menerima Rp 138 miliar dana donasi dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air JT-610. Hanya saja, dana tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya.
"Total dana yang diterima ACT dari Boeing Rp 138 miliar digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT Rp 103 miliar dan sisanya Rp 34 milliar digunakan tidak sesuai peruntukannya," jelas Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (25/7).
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Kantor ACT di Kota Bandung ditutup. Foto: Dok. Ulfah Salsabilah
zoom-in-whitePerbesar
Kantor ACT di Kota Bandung ditutup. Foto: Dok. Ulfah Salsabilah
Helfi mengatakan, dana Rp 34 miliar itu digunakan untuk berbagai keperluan lain di luar yang telah ditentukan dalam program. Salah satunya untuk mendanai Koperasi Syariah 212.
ADVERTISEMENT
"Untuk Koperasi Syariah 212 Rp 10 miliar," ungkap Helfi.
Saat ini Bareskrim Polri juga telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Ahyudin, selaku ketua pembina yayasan ACT yang juga eks Presiden ACT; Ibnu Khajar, selaku pengurus yayasan ACT yang kini menjabat sebagai Presiden ACT; Hariyana Hermain, Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT; dan Novariadi Imam Akbari, sekretaris ACT.
Atas perbuatannya itu, mereka dipersangkakan dengan Pasal 372 dan 374 KUHP, Pasal 45a Ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.
Kemudian Pasal 70 Ayat 1 dan 2 Jo Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Serta Pasal 3,4 dan 5 tentang TPPU dan Pasal 55 Jo 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020