PAN, Golkar, PKS Setuju Saham PT Delta Dilepas, Desak Ketua DPRD Gelar Paripurna

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Raperda APBD 2021 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sidang paripurna, Kamis (26/11). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham perusahaan bir PT Delta Djakarta masih menemui jalan terjal. Ketua DPRD DKI Jakarta tak kunjung menyetujui rencana itu.

Akhirnya, dorongan lain muncul dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya. Sejumlah fraksi menyampaikan dukungan untuk segera melepas saham PT Delta.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto, menganggap kepemilikan saham di PT Delta Djakarta ini telah menimbulkan dilema moral. Bagaimana bisa pemerintah memiliki saham di perusahaan bir, sedangkan kampanye hidup sehat dan perbaikan moral tengah digaungkan.

“Kepemilikan negara dalam PT Delta ini telah menimbulkan dilema moral. Jika negara ikut punya pabriknya (minuman beralkohol), berarti negara ikut merusak moral warganya,” tegas Bambang dalam diskusi publik yang digelar F-PAN DPRD DKI Jakarta secara daring, Rabu (10/3).

Produk dari PT. Delta Djakarta. Foto: Dok. deltajkt.thinkrooms.com

Hal yang sama disampaikan Anggota DPRD Fraksi Golkar, Basri Baco. Baginya pelepasan saham di PT Delta Djakarta tak bisa ditawar lagi.

“Harga mati. Saham PT Delta wajib kita jual demi menyelamatkan warga DKI dari penggunaan miras,” tegas Baco.

Baco menilai, proses penjualan saham ini harus diawali dengan adanya persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Bila tidak ada persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, maka proses penjualan saham tidak dapat dilakukan.

Sayangnya, sampai saat ini tak ada paripurna membahas pelepasan saham Delta. Karena itu, fraksi mendorong Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi segera memproses persetujuan pelepasan saham ini dan menggelar paripurna.

“Kita seharusnya buat paripurna atau pleno, minta tanggapan fraksi. Yang tercantum itu persetujuan DPRD DKI Jakarta, persetujuan 9 Fraksi dan 106 anggota, bukan hanya persetujuan pimpinan,” tutur Baco.

Ketua Komisi B DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Aziz, menekankan keputusan mengenai hal ini mutlak harus kolektif. Aziz mengingatkan, tak bisa keinginan pimpinan mengganggu keputusan kolektif anggota DPRD DKI.

“Kepemimpinan di DPRD ini tidak boleh ada klaim sepihak yang mengambil keputusan secara pribadi. Apabila terjadi, kita harus punya kekompakan untuk bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang salah,” ujarnya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta soal Raperda Corona, Rabu (30/9). Foto: PPID DKI

Aziz juga mendorong fraksi-fraksi lainnya untuk menyampaikan surat kepada Ketua DPRD DKI soal pelepasan saham ini, demi menyampaikan aspirasi masyarakat yang menurutnya juga mendukung penjualan saham ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki program lepas saham PT Delta. Program ini disebut telah diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Semua proses sudah disampaikan oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI Jakarta sejak 2018, tapi ditolak oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, sehingga hingga saat ini prosesnya masih tertahan.