PAN soal Gibran-Boby Maju Pilkada 2020: Anak Tukang Bakso Saja Berhak

5 Desember 2019 17:44 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gibran Rakabumi saat tiba dirumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gibran Rakabumi saat tiba dirumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan
ADVERTISEMENT
Dua anggota keluarga Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, akan maju di Pilkada 2020. Gibran Jokowi akan maju di Pilwalkot Solo, sedangkan Bobby di Pilwalkot Medan.
ADVERTISEMENT
Waketum PAN, Totok Daryanto, menanggapi santai niatan Gibran dan Bobby bertarung di Pilkada 2020. Dia menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu adalah hak konstitusional warga negara.
"Anak saya saja boleh maju pilkada, anak tukang bakso boleh, (anak) presiden boleh. Itu hak konstitusional," ujar Totok di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (05/12).
Dia menilai masyarakat tak perlu berpikir jauh ke arah dinasti politik. "Ya enggak usah jauh-jauhlah bicara dinasti politik segala. Itu kan hak warga negara, ya artinya boleh saja," sebut Totok.
Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka menyapa masyarakat dan pendukungnya di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Ketua DPP PAN Yandri Susanto pun mengatakan hal senada. Dia mempersilakan Gibran dan Bobby mencalonkan diri di Pilkada 2020.
"Kalau ada Gibran atau siapa pun warga negara yang ingin maju pilkada, selama itu tidak bertabrakan dengan UUD, enggak ada masalah, silahkan saja. Tinggal rakyat mau milih atau enggak," sebut Yandri.
Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution (kedua kiri) memantapkan niatnya maju mengikuti Pemilihan Walikota Medan (Pilwakllkot) 2020, Selasa (3/12). Foto: Rahmat Utomo/kumparan
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga angkat bicara. Menurutnya, majunya Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 tidak perlu dikaitkan kepada dinasti politik.
ADVERTISEMENT
"Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu aja ketentuannya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12).