PDIP DKI Usul Sudahi Ganjil Genap, Segera Mulai ERP di Jakarta

Electronic Road Priciping (ERP) di Kota Stockholm, Swedia. Foto: dok. Istimewa

Selama masa pandemi, sistem ganjil genap (gage) ditiadakan di Jakarta. Hal ini berakibat pada meningkatnya volume kendaraan, yang sebelumnya bisa ditekan dengan sistem tersebut.

Namun, ketika ditanyai kelanjutan Ganjil Genap, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono memilih menyudahi sistem itu.

"Justru Gage harus segera diakhiri. Kenapa harus diakhiri? Tapi Pemprov berikan pilihan pada warga Jakarta jadi gagenya diakhiri tapi diberikan pilihan. Pilihannya apa? ERP," kata Gembong, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Gembong Warsono, memaparkan refleksi akhir tahun 2018 menyingkapi kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Untuk diketahui, ERP atau Electronic Road Pricing adalah sistem jalan berbayar yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

"Kan pilihan kalau dia tidak mau pakai kendaraan pribadi maka dia akan menggunakan kendaraan umum, kalau dia mau menggunakan kendaraan pribadi konsekuensi dia harus bayar. Itu kan fair gitu lho," kata Gembong.

Menurut Gembong, sistem Ganjil Genap tidak efektif, karena melibatkan aparat dan memilki sistem denda. Kata gembong, sistem Ganjil Genap membuat kerugian bagi masyarakat Jakarta.

"Jadi jangan kayak sekarang Gage akan membuat kerugian juga bagi masyarakat Jakarta. Kalau bahasa guyonnya atau bahasa kampungnya kan masa setahun cuma saya pakai kendaraan saya separuh. Misalnya gitu makanya itu kan pilihan bagi warga Jakarta itu penting," tutup Gembong.