PDIP: Pilkada Asimetris Bisa Jadi Solusi Evaluasi Pilkada Langsung

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pilkada asimetris bisa menjadi salah satu solusi atas evaluasi pilkada langsung. Hasto menyebut sikap ini senada dengan Mendagri Tito Karnavian yang menilai pilkada asimetris menjadi salah satu opsi yang bisa ditempuh.
Asimetris yang dimaksud Hasto adalah pemerintah menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda, tergantung kondisi daerah. Ia mencontohkan, di daerah dengan tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.
Sementara itu, bagi daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, bisa dilakukan pilkada tak langsung.
"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (19/11).
Hasto menyatakan PDIP sangat mendukung wacana yang dilontarkan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi pilkada langsung. Sebab dari berbagai masukan dan pengalaman, pilkada langsung memang memecah belah masyarakat.
"Selain itu, pilkada langsung berbiaya tinggi. Sehingga kerap kali pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon," jelas Hasto.
"Oleh karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," lanjut Hasto.
Hasto menilai, dampak negatif pilkada langsung justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi.
Lebih lanjut, Hasto juga bicara soal strategi PDIP pada Pilkada serentak 2020. Menurut dia, PDIP akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung menjadi calon kepala daerah.
"Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat," tandasnya.
