PDIP soal Jokowi Copot Yasonna dan Arifin: Tak Mungkin Kami Ratapi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Gedung DPR RI, Senin (12/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi menteri dorongan PDIP direshuffle di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Kata Said, tak ada yang perlu diratapi.

"Kita menganut sistem presidensial. Artinya presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden.

"Kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu. Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita," kata Said.

Ada dua menteri dorongan PDIP yang dicopot hari ini. Dia adalah Menkum HAM Yasonna Laoly yang diganti Supratman Andi Agtas dan Arifin Tasrif yang dicopot dari Menteri ESDM.

"Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami," kata dia.

"Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," imbuhnya.

Selanjutnya, PDIP lebih memikirkan Pilkada 2024. Sebab, itu lebih penting untuk kemajuan daerah.

"Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," kata dia.

"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," tutupnya.