Penjelasan Kemendikbud Beli Laptop Zyrex Rp 700 M: Pakai e-Catalog, Tanpa Tender

Ilustrasi pengguna input kode perintah lewat Command atau CMD di laptop. Foto: Sora Shimazaki via Pexels

Kemendikbudristek memesan sebanyak 165 ribu unit laptop merek Zyrex senilai Rp 700 miliar untuk program Digitalisasi Pendidikan dari PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.

Rencananya laptop tersebut akan dikirim ke 8.000 sekolah sebelum Desember 2021. Bila dirata-rata, maka harga tiap unit laptop Zyrex yang dibeli Kemendikbud ada di kisaran harga Rp 4,2 juta.

Kabiro Perencanaan Kemendikbudristek, Samsuri, mengatakan pengadaan barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk program Digitalisasi Pendidikan mendukung produk buatan dalam negeri.

Ia menambahkan, dana program tersebut pada tahun 2021 berjumlah Rp 3,7 triliun. Dana itu terdiri dari dua alokasi, pertama dari Kemendikbudristek senilai Rp 1,3 triliun. Lalu dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang didistribusikan ke Pemda dari Kemenkeu, Rp 2,4 triliun.

Samsuri menegaskan pengadaan peralatan TIK untuk program tersebut telah memenuhi standar LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) dengan prinsip transparan dan akuntabel.

"Setiap pihak yang mengikuti pengadaan barang dan jasa wajib terdaftar dan wajib menyediakan e-catalog, yang di pusat tidak tender," ujar Samsuri kepada kumparan, Kamis (29/7).

Ia mengatakan pengadaan itu dilakukan melalui e-catalog LKPP. E-catalog merupakan sistem yang disediakan LKPP bagi penyedia barang dan jasa untuk ikut dalam pengadaan. Pengadaan dan proses negosiasi itu dilakukan di sistem tersebut.

"Terkait Zyrex, dinilai Kementerian Perindustrian sudah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk penyediaan laptop tadi. Sehingga bisa tayang di e-catalog," imbuhnya.

Ia menegaskan, tidak hanya laptop Zyrex saja yang dibutuhkan dalam program Digitalisasi Sekolah. Rincian kebutuhan itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dan Media Pendidikan.

"Bukan hanya Zyrex, saya tidak hapal. Tidak tepat nyebut satu per satu. Kebutuhannya banyak dari yang ada itu. Dipilih dari berbagai [penyedia barang] yang penting memenuhi standar Kementerian. Jadi memenuhi standar itu, harganya cocok dipilih," paparnya.

Ia juga menepis soal harga Rp 10 juta untuk per unit laptop yang dibeli. Menurutnya, Kementerian tak pernah mematok harga di awal. Yang dicari adalah kesesuaian produk dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

"Harganya tidak dipatok, harga sesuai dengan ditawarkan oleh masing-masing provider melalui e-catalog. Proses nego terbuka di situ," pungkasnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto mengatakan proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) itu bisa dilakukan dengan beberapa sistem, mulai dari tender, tender cepat, e-purchasing melalui e-catalog, penunjukkan langsung, pengadaan langsung, swakelola dan kondisi darurat ada pengadaan khusus.

"E-purchasing tentu tidak perlu tender, e-purchasing itu e-catalog," katanya.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan produk dalam negeri akan digunakan dalam menjalankan program Digitalisasi Sekolah. Sebanyak 190.000 laptop dengan anggaran Rp 1,3 triliun akan dikirimkan ke 12 ribu sekolah.

Tangkapan layar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Foto: Antara/Indriani

"Sebanyak 100 persen anggaran itu akan dibelanjakan untuk laptop produk dalam negeri (PDN) dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri," ujar Nadiem dalam jumpa pers Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan, dikutip dari Antara, Kamis (22/7). Hadir dalam acara itu Menko Marves Luhut Pandjaitan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sudah ada 14 produk laptop dalam negeri yang sudah bersertifikat TKDN (Tingkat Kompeten Dalam Negeri).

“Contohnya, untuk laptop diproduksi oleh enam produsen di tanah air, dan delapan produk di antaranya telah memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP di atas 40 persen,” kata Agus.