PKS: Beda Suara Menteri Jokowi soal Natuna Melemahkan Indonesia

Presiden PKS Sohibul Iman saat jumpa pers di DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Hubungan pemerintah Indonesia dan China memanas. Musababnya, kapal China terus bertahan di perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia.

Beberapa menteri di Kabinet Jokowi seperti Menlu Retno Tri Marsudi, Menhan Prabowo Subianto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sudah angkat bicara. Namun, ada perbedaan sikap dari pernyataan para menteri tersebut.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi di jajaran kabinetnya.

"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu. Karena itu kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Ia menilai, perbedaan tersebut bisa menjadi kelemahan pemerintah. Jokowi, kata Sohibul, harus segera membenahi manajemen pemerintahannya.

"Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat. Kita minta Pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya itu dengan menyatukan pendapat di antara mereka," tutur Sohibul.

Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan dan Jamal Ramadhan/kumparan

Sohibul menilai, terkait isu Natuna, seharusnya sikap pemerintah selaras dengan pernyataan Menlu Retno Marsudi yang menyebut Indonesia tak akan pernah mengakui Nine Dash Line China atas daerah perairan Natuna.

"Ibu Retno message-nya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu enggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya," kata Sohibul.

Seperti diketahui, Menlu Retno Marsudi telah menegaskan Indonesia tak akan pernah mengakui Nine Dash Line China atas daerah perairan Natuna.

Menurut Retno, datangnya kapal coast guard itu merupakan bentuk pelanggaran China terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.

Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, masalah tersebut akan diselesaikan dengan damai. Pernyataan Prabowo disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," ucap Prabowo di kantor Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, Jumat (3/1).

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Foto: AFP/SONNY TUMBELAKA

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," sambung dia.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, persoalan Natuna ini tak perlu dibesar-besarkan.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu," katanya usai pertemuan sore bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).