PSI Nilai Pemprov DKI Rugi jika Keukeuh Bangun ITF Sunter via Investor

Progress pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara. Foto: Dok. Jakpro

Anggota Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai, Pemprov DKI Jakarta akan rugi jika membangun fasilitas pengeloaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) menggunakan dana investor atau pihak ketiga.

Sebab menurutnya akan ada biaya di luar anggaran pembangunan yang harus dibayar oleh Pemprov DKI untuk mengelola sampah tersebut dalam kurun waktu tertentu.

“Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata Justin dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Justin memproyeksikan, bila dibutuhkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk membangun ITF Sunter, maka Pemprov DKI akan terikat kesepakatan untuk membayar tipping fee dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun.

Progress pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara. Foto: Dok. Jakpro

“Jika saat ini Jakarta memproduksi 8 ribu ton sampah tiap harinya, dan 1 tonnya ditarik tipping fee sebesar Rp 500 ribu, maka tiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus membayar setidaknya Rp 1,4 triliun kepada investor sebagai biaya pengelolaan sampah,” jelas Justin.

Artinya, jika kesepakatan antara investor dan Pemprov DKI berjalan selama 25 tahun, maka Pemprov DKI harus mengeluarkan total biaya sebesar Rp 36,5 triliun hanya untuk biaya tipping fee kepada investor.

“Dengan catatan kuantitas sampah harian tersebut tidak bertambah dan tipping fee tidak naik dalam 25 tahun,” jelas Justin.

Justin menyarankan agar pembangunan ITF yang saat ini masih mandek karena terkendala investor agar dianulir dan dibuat ulang dengan mekanisme menggunakan APBD.

Menurut Justin, hal ini masih bisa dilakukan mengingat APBD DKI Jakarta tahun 2023 masih dalam tahap perencanaan.

Sebagai informasi, pembangunan ITF Sunter saja diketahui membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun, maka dari itu ia menyarankan agar pembangunan ITF menggunakan sistem multiyears, sehingga anggaran tersebut bisa turun secara bertahap setiap tahunnya.

“Sebaiknya pemprov mulai memikirkan untuk menganggarkan pembangunan ITF di APBD mengingat APBD 2023 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jangan sampai membangun proyek yang akan membebani keuangan kita kelak,” tutur Justin.