Ragam Arahan Prabowo hingga Harapan DPR Buat Atasi Asap Karhutla
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. Rapat digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10).
Rapat itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Seskab Teddy Indra Wijaya, hingga Menkopolkam Dudung Abdurachman.
Berikut pesan yang disampaikan Prabowo dalam ratas tersebut:
Ingin Masukan Pakar
Prabowo mengaku ingin meminta masukan dari para ahli untuk mengatasi masalah asap yang timbul akibat karhutla.
"Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana," ujar Prabowo.
Prabowo juga telah mengundang para pakar untuk mengatasi karhutla. Memang, salah satu cara paling mudah untuk memadamkan karhutla adalah mendatangkan hujan.
Meski begitu, Prabowo lebih ingin mengedepankan upaya pencegahan agar hal serupa tidak lagi terulang di kemudian hari.
"Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," tuturnya.
Terima Laporan 639 Ha Hutan Masih Terbakar
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, mengatakan luas karhutla saat ini mencapai 639,23 hektare. Luasan ini tersebar di 6 provinsi.
Mendapat laporan itu Prabowo mengaku tak menyangka angka luasan area karhutla saat ini sudah turun. Ia mengapresiasi para pihak yang sudah terlibat membantu pemadaman.
"Tapi dari ratusan ribu (hektare), (yang terbakar) berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000 (hektare). Saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran, nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan, ke depan," ujar Prabowo.
Minta TNI-Polri Bantu Didik 70 Ribu Polisi Hutan
Prabowo meminta TNI dan Polri bisa membantu melakukan pelatihan terhadap 70 ribu polisi hutan yang akan dikerahkan. Ia menilai, ini perlu dilakukan sebab menjaga alam Indonesia butuh kerja ekstra.
"(Polisi hutan) dari Kemenhut yang hanya 20.000, ya. Ya, kalau nggak, ya, minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat," kata Prabowo.
Ia juga menyoroti jumlah polisi hutan yang saat ini dinilai terlalu sedikit dibanding luasan hutan Indonesia. Karena itu, Prabowo juga mau jumlah polisi hutan ditambah.
"Karena itu, tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," ungkap dia.
Kirim 200 Pompa Air-Dana Rp 2 M
Presiden Prabowo Subianto bakal mengirimkan ratusan pompa air untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Ia juga akan mengirimkan dana tambahan untuk memperlancar proses penanganan.
Awalnya, Prabowo menerima laporan dari Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, terkait kondisi terkini karhutla di Tanjung Puting. Zainul juga mengungkap beberapa kendala yang dialami, salah satunya terkait kekurangan pompa air.
"Untuk saat ini kita masih kekurangan Alkon saja, Bapak. Untuk selang dan sebagainya itu masih cukup, hanya beberapa Alkon saja. Tapi tadi juga saya sudah koordinasi dengan Gubernur Kalteng. Itu sudah lagi menyiapkan juga, Bapak. Mudah-mudahan ini bisa cepat datang karena memang kadang-kadang Alkon ini, alat pompa ini, sangat terbatas di Kalteng, Bapak, sehingga memang mesti didatangkan dari Jawa," kata Zainul.
Prabowo lalu bertanya mengenai jumlah pompa yang dibutuhkan. Zainul bilang, 50 unit pompa sudah cukup untuk melakukan pemadaman.
"Berapa kau butuh pompa air? 50?" tanya Prabowo.
"50 cukup, Bapak," ujar Zainul.
"Saya kirim 200," kata Prabowo.
"Siap. Terima kasih, Bapak," timpal Zainul.
Selain itu, Zainul juga melaporkan kendala terkait pembukaan sumur bor yang nantinya akan digunakan untuk pemadaman. Kendala terjadi karena hanya ada 2 tim pengebor yang bisa dikirim karena kesulitan medan.
Prabowo lantas ingin membantu dengan mengirimkan dana yang bisa digunakan untuk membayar tim-tim pengebor lainnya.
"Satu tim bor bisa kau bikin di situ? Pompanya kan dari kita, timnya kan bisa rakyat setempat kali ya?" tanya Prabowo.
"Nanti kita cari, Bapak, untuk timnya," jawab Zainul.
"Satu lubang bor, berapa biaya untuk bayar upahnya?" tanya Prabowo lagi.
"Kalau biaya itu di lokasi, di daerah sini kurang lebih Rp 10 juta, Bapak, per titik, Bapak," ungkap Zainul.
"Oke. Saya kirim Rp 2 miliar, 200 titik," timpal Prabowo.
DPR Ikut Bicara soal Karhutla
Karhutla yang belum selesai juga menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengingatkan kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Menurut Netty, penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan mitigasi dampak kesehatan.
Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat terdampak, mulai dari keselamatan dan kesehatan hingga keberlangsungan penghidupan selama bencana berlangsung.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Puan menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang masih harus menghadapi kabut asap akibat karhutla.
“Keadaan Karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” sambung dia.