Wakil Ketua Komisi X Kaget Menteri Satryo Kena Reshuffle: Tapi Itu Hak Presiden

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku kaget mendengar kabar Presiden Prabowo Subianto akan me-reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

"Ya, kami di Komisi X belum mendengar, bahkan terkejut mendengar berita ini. Tapi kalau pun itu benar, reshuffle ini kan hak prerogatif presiden. Tentu langkah yang diambil Presiden Prabowo dengan me-reshuffle salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau. Beliau yang lebih paham," kata Lalu Hadrian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/2).

Meski begitu, ia dan pimpinan Komisi X lainnya belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana tersebut.

Saat ditanya apakah Lalu juga mendengar isu bahwa pengganti Satryo adalah seorang profesor Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto, Lalu mengaku belum mendengar kabar itu.

“Apakah beliau yang akan mengganti Prof Satryo atau tidak, kami belum tahu,” kata Politisi PKB itu.

Namun, Lalu berpesan siapa pun yang ditunjuk menduduki posisi Mendiktisaintek harus bisa menjalankan program sesuai visi-misi Prabowo terutama di bidang pendidikan tinggi.

“Terutama di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi,” jelas Lalu.

Saat ditanya apakah Lalu memiliki dugaan apa penyebab Satryo dicopot dari jabatannya, Lalu mengatakan selama ini komunikasi dengan Komisi X selalu berjalan lancar.

"Selama ini lancar-lancar saja. Beberapa kali beliau rapat kerja dengan kami, menyampaikan program-program pendidikan tinggi, salah satunya mengawal sekolah unggulan Garuda,” tuturnya.

Lalu juga menceritakan momen terakhir Komisi X rapat dengan Satryo pekan lalu saat membahas rekonstruksi anggaran. Saat itu Satryo berjuang untuk mempertahankan anggaran kementeriannya agar tidak dikenakan pemotongan di sektor BOPTN.

“Kemudian dalam rapat terakhir, beliau juga ngotot sebetulnya agar anggaran untuk pendidikan tinggi, baik itu beasiswa, BOPTN, dan sebagainya, tidak terganggu oleh efisiensi anggaran," sambungnya.

Namun ia tidak ingin berspekulasi dan menyangsikan keputusan Prabowo sebagai Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya.

"Kalau komunikasi dengan Komisi X baik-baik saja. Nah, kalau persoalan internal di Kemendiktisaintek, ya kami tidak akan ikut campur. Ya, bisa saja itu yang menjadi penilaian dari Presiden Prabowo dan teman-teman di Istana. Tapi yang jelas, urusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden," pungkasnya.