Hanura Dinilai Membajak DPD

Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP Hanura. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Kecaman untuk DPD RI berdatangan menyusul drama ricuh hingga saling lapor ke polisi, gara-gara ambisi merebut kursi pimpinan. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, yang terpilih sebagai DPD-1, pun tak luput dari kritik.

"Apa yang terjadi selama dua hari ini adalah kiamat bagi aspirasi daerah, karena kepentingan daerah tidak terakomodasi. DPD dibegal sekelompok orang haus kekuasaan," ucap dosen Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/4).

Baca: Apa Fungsi DPD?

Menurutnya, DPD tidak mencerminkan aspirasi daerah sebagaimana tujuan awal dibentuknya lembaga itu. Justru menurutnya, kondisi DPD saat ini adalah kemunduran pascareformasi.

Feri mengatakan, sejak Oesman Sapta menjadi Ketua Umum Partai Hanura dan menarik beberapa anggota DPD ke partainya, nyaris setengah DPD adalah kader partai. Total anggota DPD saat ini 132 orang.

"Kalau dilihat komposisi anggota partai politik di DPD hari ini, jumlahnya lebih dari 70 orang. Artinya lebih dari 50 persen anggota DPD itu mewakili partai politik dan mayoritasnya dari Partai Hati Nurani Rakyat," ujarnya sambil menambahkan unsur parpol lain adalah Golkar dan PKS.

Oesman Sapta, Ketua DPD Terpilih. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Sementara peneliti Formappi, Lucius Karus, mengingatkan keberadaan OSO sebagai ketua DPD cenderung akan melayani kepentingan Partai Hanura yang dipimpinnya.

Baca: Perlukah DPD Dibubarkan?

Suasana sidang Paripurna DPD (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

"Tidak ada harapan lagi suara daerah diperjuangkan lagi oleh DPD, karena sebagai politisi orientasi mereka serentak berubah," kritik Lucius.

"Di parpol kekuasaan merupakan sesuatu yang harus dikejar. Parpol didirikan untuk mengejar kekuasaan itu dalam mengejar kekuasaan, politisi cenderung akan asyik sendiri tanpa memedulikan rakyat atau daerah yang diwakilinya," imbuhnya.

Sidang Paripurna DPD rusuh (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)

Peneliti ICW, Donal Faris, menyebut ricuh DPD untuk terpilihnya Oesman Sapta adalah tragedi demokrasi. Ada pelanggaran hukum yang jelas karena DPD mengabaikan putusan MA yang menetapkan pergantian pimpinan DPD tetap 5 tahun sekali.

Baca: JK: Kericuhan di DPD Memalukan Indonesia

"Secara konsekuensi yuridis terpilihnya struktur DPD baru cacat secara hukum karena menyalahi putusan MA yang sudah dibacakan 20 Februari 2017. Putusan ini menjadi fakta hukum yang tidak bisa diabaikan," ucap Donal.

"Semoga ketum partai ini tersentuh, karena partainya kan adalah partai hati nurani rakyat," sindir Donal merujuk akronim Hanura.