Gencatan Senjata Israel-Hamas dan Apa yang Kita Ketahui dari Kesepakatan ini
Bachelor in International Relations, Universitas Padjadjaran, with a focus on the issues of Palestine and Indonesia.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sahashika Sudantha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun kembali memuncak pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan ini memicu respons militer Israel yang sangat masif, menyebabkan pertempuran berkepanjangan yang melibatkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan dari kedua belah pihak. Di Gaza, serangan udara Israel menghancurkan infrastruktur, rumah sakit, dan permukiman, memaksa ratusan ribu warga untuk mengungsi. Di sisi lain, Israel mengklaim juga mengalami kerugian besar, dengan ratusan warga yang diculik dan menjadi sandera Hamas.
Perang ini membawa penderitaan yang luar biasa, terutama bagi warga Gaza yang terjebak di tengah blokade dan kehancuran. Sementara itu, masyarakat Israel terus hidup dalam ketakutan akan serangan roket dan kehilangan anggota keluarga. Dalam konteks inilah, kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan pada awal Januari 2025 dianggap sebagai momen yang sangat penting. Setelah bertahun-tahun kekerasan yang tampak tak berujung, kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi warga Gaza dan Israel, serta masyarakat internasional, untuk menghentikan penderitaan dan membuka jalan bagi dialog lebih lanjut.
Detail Kesepakatan Gencatan Senjata
Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan pada 15 Januari 2025, setelah berbulan-bulan tanpa kemajuan yang signifikan, di mana Qatar menjadi salah satu mediator terpentingnya. Perjanjian ini mencakup sejumlah poin penting yang bertujuan mengurangi ketegangan dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang sangat membutuhkan.
Beberapa poin utama dari kesepakatan ini meliputi:
Penarikan Pasukan Israel dari Gaza: Pasukan Israel yang sebelumnya melakukan operasi darat di Gaza akan ditarik secara bertahap selama enam minggu ke depan.
Pembebasan Sandera dan Pertukaran Tahanan: Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera Israel, termasuk warga negara asing, sebagai bagian dari pertukaran dengan ratusan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Distribusi Bantuan Kemanusiaan: Sekitar 600 truk bantuan kemanusiaan per hari diizinkan memasuki Gaza melalui jalur Rafah dan Erez, membawa pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan.
Durasi Kesepakatan: Fase pertama kesepakatan ini akan berlangsung selama enam minggu, dengan dua fase lainnya yang fokus terhadap penyelesaian secara lebih sempurna terhadap permasalahan yang terjadi.
Di Gaza, kesepakatan ini disambut dengan campuran harapan dan skeptisisme. Ratusan bahkan ribuan warga Palestina yang mayoritas berada di Selatan Gaza, berbatasan dengan Mesir, terpaksa harus hidup di dalam tenda, rumah sewa, atau tempat tinggal sementara lainnya. Hadirnya kesepakatan ini tentu memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali hidup lebih bebas dan membangun masa depan dari balik reruntuhan. Namun, skeptisisme tidak bisa dihindarkan melihat bagaimana sejarah membuktikan bahwa gencatan senjata antara Palestina dan Israel umumnya tidak berlangsung dengan baik. Terutama oleh Israel yang melakukan beberapa serangan pada gencatan senjata di konflik-konflik sebelumnya.
Jika dilihat dari sisi Israel, keluarga sandera menyambut kabar ini dengan penuh emosi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang-orang tercinta yang telah lama ditawan. Namun, ada juga kecemasan bahwa beberapa sandera mungkin tidak selamat atau masih dalam kondisi kritis. Di tingkat pemerintahan, kabinet Israel menghadapi perdebatan sengit, terutama dari kelompok sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang menilai kesepakatan ini sebagai bentuk kelemahan di hadapan Hamas. Sehingga hingga sekarang (Kamis, 16 Januari), belum ada klarifikasi dari pemerintahan Israel secara resmi.
Terbentuknya kesepakatan gencatan senjata ini tidak terlepas dari peran penting mediasi internasional. Amerika Serikat, yang melihat konflik ini sebagai ancaman besar bagi stabilitas Timur Tengah, bekerja keras untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Presiden Joe Biden, yang menghadapi tekanan politik domestik dan internasional, berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini sebelum masa jabatannya berakhir. Qatar dan Mesir juga memainkan peran sentral dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara Israel dan Hamas.
Bagi sebagian pihak, gencatan senjata yang berhasil akan mendatangkan banyak bantuan bagi masyarakat Gaza yang membutuhkan. Namun, alokasi bantuan tersebut di rasa akan berjalan sulit mengingat tahapan yang berlangsung secara berkala dan lama dari kesepakatan ini. Setidaknya hampir 2.2 juta warga Palestina terpaksa pindah dari rumah dan sebagian besar diantaranya mengalami malnutrisi yang parah. Oleh karena itu, jaminan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan.
Masa Depan Palestina Dilihat dari Sekarang
Diplomasi internasional ini menunjukkan bagaimana kolaborasi multilateral dapat menghasilkan solusi dalam konflik yang kompleks. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan dan menggunakan momentum ini untuk membangun dasar perdamaian yang lebih permanen di masa depan. Gaza membutuhkan rekonstruksi besar-besaran setelah kehancuran yang meluas. Selain itu, distribusi bantuan kemanusiaan harus dilakukan dengan efektif untuk mengurangi penderitaan warga. Di sisi lain, Israel menghadapi tekanan internal dari kelompok sayap kanan yang terus menentang kesepakatan ini.
Gencatan senjata ini merupakan langkah kecil namun signifikan dalam perjalanan panjang menuju perdamaian di Timur Tengah. Bagi rakyat Palestina dan Israel, ini adalah momen untuk kembali berharap, meskipun mereka tahu jalan menuju perdamaian sejati masih penuh dengan rintangan. Konflik yang terjadi di dalam internal Palestina pun harus segera diselesaikan seiring berjalannya waktu, atau setidaknya sesegera mungkin. Pasalnya, perbedaan ideologi antara Hamas dan Fatah tak bisa dipungkiri kian memperkeruh kestabilitasan politik di sana.
Kepempimpinan Hamas, yang kian diperburuk dengan rendahnya indeks demokrasi di Palestina, sesungguhnya mengancam kedaulatan Palestina di kemudian hari. Sudantha berpendapat bahwa Hamas secara historis terbukti lebih mengedepankan kekuatan paramiliternya untuk mendorong solusi Satu Negara, yang tentu berbeda dengan pendekatan Fatah yang cenderung lebih berdiplomatis dengan Israel. Meskipun masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangan, serta keberhasilan dan kegagalannya sendiri, penting untuk memastikan pendekatan pascagencatan senjata yang dilakukan oleh kedua negara lebih bersifat damai dan diplomatis.
Sebagai bangsa yang memiliki pengalaman dalam diplomasi damai, Indonesia dapat belajar dari peran mediasi internasional dalam konflik ini. Selain itu, di masa kepempimpinan presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri kabinet Merah Putih, yaitu Sugiono, pendampingan terhadap kesuksesan gencatan senjata utuh menjadi penting untuk masa depan perdamaian di sana. Selain itu, keterikatan batin antara Palestina dan Indonesia harus kian diperkuat dengan peningkatan komunikasi bilateral antara kedua negara. Pasalnya, dialog, kerja sama, dan kemanusiaan harus selalu menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik. Hanya dengan cara inilah dunia dapat berharap untuk melihat perdamaian sejati di wilayah yang telah lama dilanda kekerasan ini.