Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Presiden gak ada dorong Gibran fight di PTUN,” kata Syahganda kepada wartawan, Rabu (11/11).
Syahganda mengatakan, dirinya lebih mempercayai pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait peluang Gibran menempuh jalur hukum melalui PTUN. Ia mengaku berada di Istana ketika Yusril bertemu Prabowo seusai acara penganugerahan gelar pahlawan nasional.
“Ya intinya itu saya membenarkan omongan pak Yusril karena saya ada di situ di Istana kemarin habis hari pahlawan memberikan gelar pahlawan kepada 19 pahlawan itu pak Yusril itu 15 menit ngobrol sama saya berdua abis itu baru dia dipanggil ke dalam oleh bapak Presiden,” ujarnya.
Menurut Syahganda, setelah bertemu Prabowo, Yusril menyampaikan kepada publik bahwa Gibran tidak lagi memiliki peluang untuk menempuh proses hukum melalui PTUN.
“Dan kemudian pak Yusril keluar menyatakan bahwa konpers bahwa pak Gibran itu sudah tidak punya peluang lagi untuk melakukan PTUN,” katanya.
Syahganda menilai pernyataan Yusril lebih baru dibandingkan keterangan Gibran sebelumnya. Saat itu, Gibran menyebut Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN.
“Jadi saya yang tau belakangan pak Yusril keluar berarti itu adalah pernyataan pak Presiden yang lebih baru daripada pernyataan pak Gibran sebelumnya bahwa dia seolah-olah diperintahkan Presiden untuk, didukung Presiden untuk melakukan PTUN dan dia merasa seperti ayah dan anak bla bla bla,” ungkapnya.
Syahganda menilai terdapat perbedaan antara pernyataan Gibran dan Yusril yang berkembang di publik. Ia menegaskan, pandangannya didasarkan pada perbandingan waktu penyampaian kedua pernyataan tersebut.
“Jadi menurut saya sih yang benar pak Yusril. Jadi saya mengkomparasi itu. Karena itu 2 hal yang bertentangan di publik soal pernyataan Gibran tersebut,” pungkasnya.
