Whoosh sebagai Sinyal Politik Luar Negeri yang Berjalan Tanpa Pijakan

Whoosh dan Wajah Diplomasi yang Masih Mengapung Tanpa Pijakan

Sejak awal masa pemerintahannya, Joko Widodo menunjukkan satu kecenderungan yang sangat menonjol bukan karena ia berusaha berbicara kepada dunia melalui pidato-pidato panjang, bukan melalui argumentasi normatif soal politik luar negeri, tetapi melalui beton, baja, dan kecepatan. Di tangan Jokowi, infrastruktur menjadi dialek baru diplomasi karena lebih visual, lebih kasat mata, dan lebih mudah dijual sebagai simbol kemajuan. Sebuah pendekatan yang secara praktis memang sesuai dengan karakternya sebagai pemimpin yang percaya bahwa legitimasi politik bisa dibangun lewat pembangunan fisik yang terlihat, disentuh, dan difoto.

Ilustrasi: Dok. Pribadi (Canva). Rel yang menggantung menegaskan bagaimana keputusan tergesa dapat menyeret publik pada risiko yang tak pernah mereka pilih.

Pembangunan yang dipacu tanpa pijakan mencerminkan apa yang disebut James C. Scott sebagai ‘high modernism’—keyakinan berlebihan pada kemampuan negara dalam merancang masa depan, tanpa mendengar suara mereka yang harus menanggung akibatnya.

Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian lahir dari logika itu. Ia bukan sekadar proyek transportasi, tapi dari awal ia diposisikan sebagai etalase Indonesia baru, Indonesia yang “maju,” dan Indonesia yang layak diperhitungkan di mata buana. Jokowi ingin menunjukkan bahwa negara ini bisa berlari secepat kereta itu sendiri. Bahwa modernitas bukan lagi cita-cita masa depan, melainkan sesuatu yang sedang berderu di rel-rel yang dibangun bersama China.

Namun, untuk memahami kenapa Whoosh akhirnya dipilih sebagai ikon politik luar negeri, mari kita baca kembali sejarah singkat cara Jokowi bekerja. Sejak 2014, Jokowi menggeser orientasi politik luar negeri dari diplomasi nilai menuju diplomasi proyek. Jika presiden sebelumnya menonjolkan peran Indonesia sebagai penjaga stabilitas kawasan, mediator, atau motor ASEAN, Jokowi lebih nyaman memosisikan Indonesia sebagai negara yang sibuk membangun, sibuk membuka investasi, dan sibuk memamerkan kemajuan fisik di forum-forum internasional. Dalam logika itu, yang dijual ke dunia bukanlah “kepemimpinan diplomasi,” melainkan “kesiapan menjadi pasar dan mitra pembangunan”. China masuk sebagai aktor yang menawarkan apa yang Jokowi cari yakni kecepatan, pendanaan besar, dan kesediaan merespons ambisi infrastruktur tanpa banyak syarat politik. Pilihan menggandeng China dan bukan Jepang bukan hanya soal hitungan bisnis, tapi ada pesan yang ingin ditebar. Bahwa Indonesia berani mengambil langkah kontroversial, berani membalik peta geopolitik investasi, dan berani menunjukkan bahwa ia tidak lagi ingin berdiri sebagai “penonton” dalam perlombaan teknologi kawasan.

Di dalam negeri, proyek itu kemudian dirayakan sebagai ikon kebanggaan di era Jokowi. Spanduk, baliho, dan narasi televisi bekerja keras memperkuat kesan bahwa Whoosh adalah bukti transformasi besar, bukti visi seorang pemimpin yang digadang-gadang ingin diingat sebagai “bapak infrastruktur” versi abad ke-21. Bukan lagi pembangunan bendungan atau jalan desa, melainkan simbol kemajuan mutakhir yang bisa disejajarkan dengan negara-negara besar. Tetapi di balik gemerlap peresmian, proyek ini justru menyingkap paradoks, diplomasi infrastruktur yang digagas Jokowi tampak megah di permukaan namun rapuh di akar konseptualnya. Kereta cepat itu berhasil meluncur, tetapi makna politik luar negeri yang ingin ditumpangkan di atasnya tidak pernah benar-benar matang. Whoosh memang berderu kencang, tetapi diplomasi yang ingin mengikuti lajunya justru tersendat, terjebak antara ambisi simbolik dan kenyataan yang jauh lebih kompleks.

Infrastruktur Sebagai Soft Power yang Dipaksakan

Dalam praktik hubungan internasional modern, infrastruktur kerap menjadi instrumen soft power yang bekerja secara halus namun strategis. Cina dengan Belt and Road Initiative (BRI) adalah contoh paling eksplisit: pembangunan pelabuhan, rel kereta, dan jaringan energi digunakan bukan hanya untuk memperkuat konektivitas, tetapi untuk menanamkan kehadiran geopolitik yang berlangsung puluhan tahun. Infrastruktur menjadi medium diplomasi ekonomi, menciptakan ketergantungan positif (atau bahkan politis) yang bertahan melampaui pergantian rezim. Negara-negara Teluk melakukan hal serupa dengan cara membangun bandara, stadion, hingga kota baru bukan sekadar untuk kebutuhan domestik, tetapi untuk membentuk narasi “modernitas” yang ingin mereka pancarkan kepada dunia. Jepang pun sejak 1970-an menggunakan pembangunan rel dan pelabuhan Asia Tenggara sebagai alat memperluas pengaruh ekonomi dan memulihkan citra pascaperang.

Semua contoh itu memperlihatkan bahwa infrastruktur tidak pernah berdiri sendiri. Ia disokong oleh visi diplomasi jangka panjang sebagaimana soal integrasi pasar, peningkatan pengaruh budaya, atau stabilitas politik regional. Artinya pembangunan fisik hanyalah lapisan pertama, yang kemudian menentukan maknanya adalah arah diplomasi yang konsisten. Kondisi Indonesia di era proyek Whoosh bergerak dengan logika yang berbeda. Di banyak negara, infrastruktur digunakan sebagai bahasa strategi, tetapi di Indonesia justru lebih dekat dengan bahasa selebrasi politik. Whoosh dirayakan sebagai lompatan simbolik yang menjadi ikon bahwa Indonesia “sudah maju” namun tidak ditempatkan dalam kerangka diplomasi luar negeri yang terukur. Tidak ada blueprint bagaimana proyek ini memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan ekonomi Asia, meningkatkan daya tawar dalam negosiasi regional, atau menghubungkan kepentingan nasional dengan tata kelola global. Infrastruktur dijadikan identitas politik luar negeri, padahal perangkat diplomatik yang seharusnya menopangnya layaknya seperti perencanaan, strategi jangka panjang, dan kalkulasi kepentingan luar negeri justru tak hadir. Indonesia merayakan gambarannya, tetapi belum menyiapkan maknanya.

Beban Politik Pasca Jokowi: Serah Terima Tanpa Strategi

Jika ditarik ke belakang, proyek Whoosh lahir bukan hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi sebagai karya simbolik yang melekat pada persona Jokowi yang sangat ingin dicap sebagai “bapak infrastruktur”. Dalam politik luar negeri, simbol semacam ini biasanya dirangkai dengan strategi jangka panjang, misalnya bagaimana infrastruktur tersebut memperkuat posisi tawar, membuka jaringan diplomatik, atau menciptakan ketergantungan ekonomi yang menguntungkan negara. Namun yang terjadi pada Whoosh justru menyerupai paradoks, dimana proyek ini diangkat sebagai identitas politik luar negeri Indonesia tetapi tidak diikuti dengan kejelasan arah diplomasi yang ingin dibangun setelah proyek tersebut berdiri.

Ketika pemerintahan baru mengambil alih, yang diwariskan bukan sekadar proyek fisik melainkan paket kebijakan yang sudah terlanjur dipromosikan secara global. Reputasi internasional Indonesia telah terikat pada narasi keberhasilan Whoosh, sehingga pemerintah berikutnya tidak dapat serta-merta mengambil jarak. Ada kewajiban politik yang tidak tertulis karena harus mempertahankan citra bahwa proyek ini adalah langkah strategis, meski kerangka diplomatiknya belum sepenuhnya matang. Di titik ini, kontinuitas kebijakan bukan lagi pilihan tetapi semacam konsekuensi reputasional yang harus dijalankan. Di dalam negeri ketegangan semakin tampak, dimana publik mempertanyakan mengapa mereka harus ikut menanggung konsekuensi kebijakan yang sejak awal dibingkai sebagai prestasi diplomasi. Keluhan muncul bukan soal teknis finansial tetapi juga soal rasa keadilan: mengapa masyarakat harus ikut menutup kekurangan hutang dalam pengelolaan sebuah proyek yang sejak awal dipromosikan sebagai simbol negara? Mengapa efek dari diplomasi yang diputuskan elite kembali berujung pada rakyat? Bentuk kekecewaan ini memperlihatkan bahwa Whoosh tidak pernah benar-benar dihadirkan sebagai fasilitas publik yang merata. Akses yang terbatas dan harga tiket yang tidak ramah dikantong membuatnya terasa sebagai infrastruktur untuk kalangan tertentu saja dan lebih dekat ke simbol prestisius ketimbang transportasi yang inklusif.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Whoosh diteruskan bukan sebagai strategi diplomasi yang direncanakan, melainkan sebagai kewajiban politis yang sudah terlanjur dipertontonkan di panggung global. Pemerintah baru berada di antara dua arus, antara menjaga konsistensi citra Indonesia di mata internasional atau menjawab keresahan publik yang merasa jauh dari manfaat proyek tersebut. Dalam situasi seperti inilah, Whoosh menjadi cermin rumitnya kesinambungan kebijakan luar negeri ketika pembangunan fisik bergerak lebih cepat daripada visi diplomasi yang seharusnya menopangnya.

Whoosh sebagai Cerminan Diplomasi yang Tergesa-gesa

Pada akhirnya, Whoosh berdiri bukan hanya sebagai rangkaian rel dan gerbong berkecepatan tinggi, tetapi sebagai refleksi paling jujur dari bagaimana politik luar negeri kita kerap dirancang terburu-buru, dikejar sorotan, dan tidak diberi waktu untuk menanamkan pijakan. Ia lahir dari mimpi besar yang disampaikan dengan nada heroik, tetapi dibangun di atas kerangka diplomasi yang rapuh. Whoosh adalah bukti bagaimana Indonesia ingin terlihat cepat di mata dunia, meski langkah kebijakannya sendiri belum sepenuhnya siap untuk berlari.

Dalam kaca mata publik, proyek ini menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan. Di satu sisi, dunia melihat Indonesia sebagai negara yang berani mengeksekusi megaproyek modern. Tetapi di sisi lain, masyarakat justru merasakan jarak yang semakin lebar antara citra internasional yang gemerlap dan kenyataan domestik yang dipenuhi pertanyaan. Masyarakat kembali menjadi pihak yang ikut menanggung konsekuensi bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena arah diplomasi yang diputuskan lebih cepat daripada dapat dipahami.

Kita tahu bahwa politik luar negeri sebenarnya memang harus terlebih dahulu mencerminkan kepentingan nasional. Tetapi Whoosh dalam segala gemerincing promosinya, memperlihatkan bahwa kepentingan nasional itu tidak selalu ditimbang dengan cermat. Ia lebih tampil sebagai pertunjukan besar yang panggung depannya menampilkan modernitas, namun panggung belakangnya menyimpan kegamangan soal keberlanjutan, soal pemanfaatan, soal siapa sebenarnya yang diuntungkan.

Mungkin itu sebabnya permasalahan ini terasa seperti metafora dari diplomasi yang ingin terbang, tetapi belum selesai belajar berpijak. Diplomasi yang cepat, namun tidak kuat. Diplomasi yang ingin dikenang, tetapi tidak disiapkan untuk bertahan. Dan pada akhirnya, masyarakatlah yang harus kembali merapikan jejaknya, membayar waktu, perhatian, harapan dari sebuah keputusan yang mestinya mengutamakan mereka sejak awal. Whoosh mungkin melaju kencang di atas rel, tetapi dalam ingatan publik ia juga melaju sebagai peringatan: bahwa politik luar negeri yang baik bukan soal seberapa keras ia dipamerkan di dunia, tetapi seberapa dalam ia mengakar pada kebutuhan rakyatnya.