KPK, Kantor Permusikan Keluarga (?)

Bulan lalu aku ngetwit agak sinis soal Mars dan Hymne baru KPK yang diciptakan oleh Dina Firli, istri Firli sang Ketua KPK. Atas Mars dan Hymne baru ciptaannya itu, sang istri pun diberikan penghargaan oleh suaminya sendiri, secara resmi sebagai Ketua KPK. Pemberian penghargaannya dibuat bak selebrasi di Gedung Merah Putih KPK, Menteri Hukum dan HAM pun turut hadir di sana.

Cuitanku tentang Mars dan Hymne itu cukup banyak mendapat engagement. Tentu saja aku mendapat banyak balasan yang menunjukkan kekesalan terhadap proses penciptaan dan penghargaan untuk lagu-lagu itu. Dari sekian banyak balasan kesal itu, muncul satu yang cukup menggelitik.

Skrinsyut balasan cuitanku yang sungguh membagongkan. Gambar: Pribadi.

Begitu cuitan balasannya.

Cuitan ini mengingatkanku juga sama pernyataan Pimpinan KPK Alexander Marwata.

Atau jangan-jangan, Alex juga yang membalas cuitanku ya?

Aku cukup tersentak dengan balasan seperti itu. Masalahnya di mana sih? Enggak boleh? Tentu jika menggunakan nalar anti-korupsi, kolusi dan nepotisme, kita akan tahu salahnya. Proses pemerintahan dan partisipasi publik, baik dari pemerintah desa, puskesmas, KPK hingga Presiden sudah seharusnya bebas dari nepotisme. Dengan logika ini tentu saja penetapan lagu ciptaan istri Ketua KPK sebagai lagu resmi, dan pemberian penghargaannya, patut kita duga sebagai proses yang minim partisipasi publik. Dan jelas bernuansa nepotisme. Dugaan-dugaan ini akhirnya dilaporkan oleh para alumni AJLK (Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi) angkatan 2020 kepada Dewan Pengawas KPK pada tanggal 9 Maret 2022.

Firli Bahuri memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri, Ardina Safitri, di acara peluncuran hymne dan mars KPK, Kamis (17/2/2022). Foto: Twitter/@BSiumlala

Sebulan kemudian, kita kembali dikejutkan oleh Indra Kenz. Seorang influencer ‘crazy rich’ yang kini sedang berurusan dengan hukum akibat dugaan penipuan perdagangan opsi biner. Apa yang mengejutkan? Ternyata Indra Kenz pernah berkolaborasi dengan KPK dan membuat video musik kampanye anti-korupsi. Publik menyorot dan mengritik KPK yang berkolaborasi dengan seorang tersangka tindak pidana. Belakangan video tersebut diturunkan dari semua media sosial milik KPK. Menurut Ali Fikri Plt. juru bicara KPK, karena lagu tersebut diciptakan oleh pihak yang diduga justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi.

To be fair, pada saat video tersebut dibuat dan diunggah pada bulan Agustus 2020, Indra Kenz belum tersandung dengan perkara hukum. Sehingga tidak adil jika KPK dikritik dan dihakimi karena telah berkolaborasi dengan influencer crazy rich tersebut.

Sebenarnya yang mengagetkan bagiku adalah pengakuan Indra Kenz di kanal youtube miliknya. Dia menjelaskan kolaborasinya dengan KPK, termasuk alasannya mendapatkan kaus dari KPK.

"Kenapa kita bisa dapet baju ini, jadi kebetulan temennya bokap, sudah lumayan deket lah ya lama, sudah kenal bertahun-tahun, dulunya dia jenderal akhirnya dipindahin ke KPK. Jadi dia tahu gua bisa nyanyi jadi dia suruh gua untuk bikin lagu, bikin lagu KPK," kata Indra Kenz dalam sebuah video di kanal YouTube-nya.

Soal siapa jenderal yang dia maksud sebagai temennya bokap, jangan tanya aku ya. Aku juga ga tahu siapa yang dimaksud. Maklum, banyak sekali jenderal aktif yang bertugas di KPK sejak revisi UU KPK dan diangkatnya Firli menjadi ketua 2019 silam.

Indra Kesuma alias Indra Kenz menunjukkan kaus dari KPK. Foto: Youtube/Indra Kesuma

Aku tidak akan menulis mengenai kualitas musikalitas lagu-lagu baik yang diciptakan oleh istri ketua KPK maupun video musik yang dibuat oleh Indra Kenz. Soalnya, aku bukan kritikus musik.

Aku juga enggak akan mengkritik musikalitas Firli Bahuri yang merasa berhak memberi penghargaan untuk istrinya. Karena dalam sebuah video di YouTube Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si. adalah seseorang yang tampaknya mahir bernyanyi. Semoga belum semua orang tahu soal ini. Sebab, jika semua orang sudah tahu, agak gawat. Ketua KPK seharusnya terkenal karena kegarangannya dalam menangkap koruptor, bukan hal lain. Tapi marilah kita hargai kemampuan Firli Bahuri, mari kita anggap dia memiliki jiwa dan selera musik yang bagus.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si. saat menyanyikan lagu Sewu Kutho di acara Buka Tahun Bersama PWKI 2020 di Gedung Dwiwarna Lemhannas, Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Foto: Youtube/Investor Plus)

Ada dua peristiwa yang akan aku soroti. Pertama, penciptaan lagu oleh istri ketua KPK dan pemberian penghargaan oleh ketua KPK kepada istrinya sendiri. Kedua, cerita Indra Kenz yang membuat video musik karena diminta oleh temennya bokap. Dua peristiwa ini menunjukkan proses kreatif di KPK sepertinya mengandalkan relasi keluarga dan relasi pertemanan. Padahal KPK tidak kekurangan sumber daya untuk menemukan musisi berbakat. Bahkan hingga tahun 2020, KPK rutin menggelar Festival Lagu Suara Antikorupsi (SAKSI). Tentu saja banyak sekali musisi-musisi berbakat yang lolos dari audisi hingga menjadi pemenangnya.

Pemilihan atas dasar relasi tentu bukan proses yang baik untuk industri kreatif maupun industri apapun. Apalagi jika proses ini yang dilakukan di sebuah lembaga negara.

Alih-alih bertanya “Apa salahnya?” untuk proses-proses seperti ini, ada pertanyaan yang lebih tepat untuk direnungkan.

Apakah orang yang bukan istri ketua KPK/Kepala Puskesmas bisa membuat lagu dan kemudian lagunya dipilih menjadi lagu resmi KPK/Puskesmas?

Bisakah orang yang bukan anaknya teman Jenderal di KPK membuat musik video untuk KPK?

Wajarkah KPK (yang seharusnya memiliki nilai yang melawan budaya korupsi, kolusi dan NEPOTISME) memiliki proses kreatif yang mementingkan relasi keluarga dan pertemanan seperti ini?

Barangkali jika pertanyaannya seperti ini, kita akan punya gambaran lebih jelas mengenai harapan kepada KPK dan pemberantasan korupsi.

Tapi sebentar, ini KPK maksudnya Komisi Pemberantasan Korupsi kan? Semoga yang aku maksud dari tadi bukan Kantor Permusikan Keluarga.