Sultan HB X Sebut BPS Tak Perhatikan Aset saat Hitung Angka Kemiskinan
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X angkat bicara soal data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sebagai propinsi termiskin di Pulau Jawa. Sultan bahkan tidak mempermasalahkannya.
Sultan HB X menandaskan ada anomali yang tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Sultan lantas membandingkan data DIY dengan Jawa Tengah. jika dilihat dari jumlah penduduk, warga miskin di DIY jauh di bawah Jateng.
"Selama ini masyarakat hanya melihatnya pada prosentase bukan pada berapa banyaknya warga miskin," kata Sultan HB X, Rabu (25/1/2023).
"Ya Jogja (DIY) 11 persen kalau penduduk 3,7 (juta jiwa) ya kira-kira 400 ribu (penduduk miskin). Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen memang lebih rendah, ning (tapi) kalinya kan 36 juta (jiwa). Kan beda. Iya to," lanjutnya.
Sultan HB X menyebut masyarakat miskin akan selalu ada. Dengan asumsi klasifikasi masyarakat miskin di DIY menghabiskan kurang dari Rp 480 ribu untuk biaya hidup, walaupun diberi bantuan pun menurut Sultan klasifikasinya juga ikut naik.
"Tapi bagi saya no problem hanya sekarang bagaimana bantu orang miskin itu tidak mudah gitu Iho," terang Sultan HB X.
Sultan HB Xmengatakan selama ini perhitungan angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mendasarkan pada tingkat konsumsi masyarakat. Di antaranya adalah pemenuhan kalori setiap penduduk sebesar 2.500 kalori
"Sekarang saya tanya apakah njenengan (anda) makan itu selalu menghitung berapa kalorinya. Saya kira tidak (menghitung). Sayapun tidak," ujar dia.
Dia mengatakan BPS juga tidak pernah memperhatikan karakter masyarakat DIY. Ketika ditanya makan, kemungkinan jawabnya akan makan seadanya yang penting ternak mereka tidak sakit. Dan itu memang benar ada di Jogja karakter orang seperti itu.
Sultan HB X menambahkan, indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS yang hanya menggunakan pengeluaran per kapita, menurut Sultan tetap membuat angka kemiskinan di DIY tetap tinggi.
"Di samping itu, BPS juga mengesampingkan jika harga di Jogja itu murah. Coba anda makan bakso di Jogja, lebih murah mana dibanding daerah lain," kata dia.
Masyarakat Jogja, lanjut Sultan HB X, mempunyai anomali yang lebih mengutamakan berinvestasi pada aset. Sedangkan survei BPS tidak menghitung aset milik masyarakat.
"Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Jogja terjadi anomali seperti itu. Tapi kan BPS tidak bisa ubah (pola penghitungan) hanya untuk DIY," terang Sultan.