Cawapres Jokowi di Cengkeram Partai Islam

Jokowi menyalami para kiai di Istana Negara. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

“Mbok sabar dulu.”

Begitulah jadi presiden. Pertanyaan soal nama cawapres dari wartawan yang seharian mengikuti, dibalas santai oleh Joko Widodo. Ia ulangi mentah-mentah jawaban yang dilontarkan gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pertengahan bulan lalu.

“Cawapresnya perempuan, kan? Mbok Sabar.” Mbok, dalam Bahasa Jawa adalah panggilan untuk ibu-ibu, sementara sabar adalah isyarat pelan agar, sudahlah, wartawan tak usah banyak tanya, nanti juga diumumkan. Khofifah berlalu menjawab pertanyaan sembari tertawa.

Memang, separuh-bercanda menjadi template air muka Jokowi saat ditanya pertanyaan yang sama berulang-ulang. Lihat saja langgamnya sewaktu ditanya apakah nama-nama calon wakil presiden yang ramai berdengung di masyarakat sudah mengerucut.

Dalam acara Garda Pemuda NasDem di Pancoran, Jakarta Selatan (16/7) tersebut, Jokowi berujar tokoh-tokoh yang digosipkan jadi bakal cawapres, semuanya masuk kantong.

“Kantong luar ada, kantong dalam ada. Kantong celana, ada kanan, ada kiri. Masih ada kantong di belakang juga,” jawab Pak Presiden. Kantongnya, ia bilang, tidak cuma satu.

Cawapres di Kantong Jokowi (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Nama-nama yang sering disebut berpeluang mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 memang beragam. Beberapa tokoh punya versi shortlist-nya masing-masing.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy, misalnya, pekan lalu mengatakan bahwa daftar sudah mengerucut jadi 10 nama. Padahal, seminggu sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan daftar sudah jadi tiga sampai lima orang.

Jokowi sendiri malah tak mau menutup kemungkinan, di suatu titik mengatakan tinggal lima nama, di waktu lain tetap mendorong ketua-ketua umum partai koalisi agar terus berkompetisi.

Meski nama-nama berbeda berserakan, satu karakteristik hampir selalu ada di setiap cawapres Jokowi: mewakili suara umat Islam.

Yang jadi pertanyaan, seberapa mendesakkah kebutuhan Jokowi atas elemen dari cawapres tersebut? Mengapa kriteria itu, di antara kebutuhan-kebutuhan lain macam kapabilitas di bidang ekonomi, ketegasan dalam memimpin, atau komitmen besar dalam melawan korupsi, menjadi amat penting buat cawapres Jokowi?

Paranoia akan kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu faktor. Politik agama yang menyerang aliansi politik Jokowi diyakini akan terulang seperti pada Pemilu Presiden 2014.

Jokowi menghadiri acara Samawi--Solidaritas Ulama Muda Jokowi--di SICC, Bogor. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

“Lawan politik Jokowi memang menggunakan politik agama. Kapan pun ada kesempatan, pasti akan dipakai kembali,” ujar pengamat politik sekaligus pengajar di Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo.

Kekalahan Ahok memang jadi perhatian khusus bagi kubu petahana. Pilkada DKI tersebut hampir seperti pilpres kecil yang menjadi arena geladi resik. Apalagi, susunan partai pengusung masing-masing calon tak jauh berbeda. Mereka yang memenangkan Anies-Sandi kini lanjut berkonsolidasi dengan tagar #2019GantiPresiden sebagai slogan.

Selanjutnya, Pilkada Serentak 2018 menjadi rambu kuning yang terakhir. Di beberapa daerah, pasangan yang diusung kelompok oposisi memperoleh raihan melebihi ekspektasi.

Di Jawa Barat, misalnya, Sudrajat-Syaikhu berhasil menyalip pasangan Dedi Mizwar-Dedi Mulyadi yang lebih diunggulkan dengan jumlah suara cukup signifikan. Cerita serupa terjadi pula di Jawa Tengah, tempat pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah mencatatkan perolehan suara yang melebihi dugaan banyak survei.

Hal itu dicermati betul oleh partai-partai pengusung Jokowi. Salah seorang petinggi partai anggota koalisi pendukung petahana menyebut, elektabilitas Jokowi berdasarkan survei-survei yang berada di kisaran 50-55 persen masih belum aman.

“Kalau lawan yang maju kuat brand muslimnya, bisa kalah. Anies dan Gatot bersatu, atau Anies sama Aher, itu bisa kalah,” kata sumber kumparan.

Dari situlah, kemudian, kriteria cawapres yang mewakili umat Islam dipandang penting oleh anggota koalisi. Romy, sebagaimana Romahurmuziy biasa dipanggil, menilai kriteria itu merupakan langkah antisipatif maksimal yang bisa dilakukan agar laju Jokowi tak terhambat di 2019.

“Jokowi selalu dilabelkan anti-Islam oleh lawan-lawan politik. Meskipun kenyataannya tidak, label itu kan ditempelkan. Maka, begitu wakilnya diumumkan, ya memang seharusnya tokoh yang (dinilai publik), ‘Ini memang nggak terbantahkan sih, wakil kelompok Islam,'” ujar Romy.

Jokowi mengamati mushaf Al-Quran sulaman di Istana. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Di sisi lain, kekhawatiran kubu koalisi Jokowi terhadap efektivitas isu anti-Islam yang mungkin digunakan lawan, sebetulnya mungkin agak berlebihan. Survei Populi Center berjudul “Mencari Capres dan Cawapres 2019” yang digelar pertengahan Februari 2018 menjadi bukti.

Berdasarkan temuan survei dari 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia tersebut, keterpilihan presiden petahana di kalangan pemilih muslim unggul jauh dari Prabowo Subianto. Jokowi sama-sama unggul di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), maupun pemilih Islam yang tak berafiliasi ormas keagamaan.

Di kalangan NU, sebaran pemilih Jokowi mencapai 66 persen, sementara Prabowo hanya 25,4 persen. Di kalangan pemilih Muhammadiyah, Jokowi dipilih oleh 56,4 persen responden sedangkan Prabowo hanya 34,6 persen.

Sementara di Persis, Jokowi mengantongi suara 61,9 persen, sedangkan Prabowo hanya 28,6 persen. Di luar ketiganya pun senada. Jokowi unggul dengan 57,1 persen dan Prabowo mentok di angka 27,3 persen.

Usep Ahyar, Direktur Eksekutif Populi Center, mengatakan data tersebut membantah anggapan bahwa umat Islam di Indonesia termakan isu Jokowi anti-Islam. “Ternyata muslim tidak mempercayai isu itu,” jelasnya pada kumparan, Kamis (19/7).

Bagi Usep, ada perbedaan mencolok dalam kontestasi di Pilkada DKI dengan apa yang mungkin terjadi di Pilpres 2019. “Isu identitas itu akan efektif jika calon yang berhadapan berbeda latar belakang identitasnya. Mau dikontraskan seperti apa juga dalam konteks agama tetap tidak efektif.”

Meski begitu, partai-partai koalisi Jokowi, terutama partai Islam, tak mudah dibikin percaya. Bagi mereka, menjamin kemenangan Jokowi adalah dengan mengajak serta tokoh-tokoh agama --terutama NU-- sebagai cawapres pilihan.

“Kalau bukan NU, suaranya bisa pecah. Jokowi, kalau milih wapresnya tidak satu tarikan napas dengan NU, saya rasa nggak menang,” ujar salah satu petinggi partai koalisi.

Jokowi di masjid. (Foto: kominfo.go.id)

Peran NU memang semakin penting buat Jokowi. Pada 2014, peran kiai NU memang terbilang besar dalam mengamankan keunggulan Jokowi atas Prabowo, dengan menjadi garda depan meluruskan fitnah Obor Rakyat di pesantren-pesantren daerah.

Belakangan, terutama setelah Pilkada DKI Jakarta, hubungan Jokowi dan NU makin mesra. Sampai pertengahan Mei kemarin, Jokowi telah mengunjungi lebih dari 60 pesantren di Indonesia. Komunikasi dengan pesantren secara khusus diperkuat, salah satunya dengan menunjuk Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) sebagai Staf Khusus Bidang Keagamaan Urusan Pesantren.

Lihat juga bagaimana perkembangan hubungan Jokowi dan Ma’ruf Amin, Rais Aam NU yang mengeluarkan fatwa penggerak massa 212 melawan Ahok pada 2016.

Kini, alih-alih menjadi duri dalam daging pemerintahan, Ma’ruf Amin disebut banyak orang sebagai sosok kuat guna menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019. NU pun kerap menjadi tameng penahan kritik terhadap kebijakan pemerintah, misalnya saja saat Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia satu tahun lalu.

Ma’ruf Amin mengisi ceramah kebangsaan NU. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman)

Nama Ma’ruf Amin sebetulnya hasil kompromi. PKB tentu saja mencalonkan Muhaimin Iskandar, sementara PPP mencalonkan Romahurmuziy. Meski begitu, keduanya juga bukan politisi bau kencur yang tak membaca gerakan-gerakan Jokowi dan partai pendukungnya yang coba memunculkan nama-nama religius baru.

Meski nama Cak Imin (panggilan Muhaimin) dan Romy sudah ada di daftar kandidat cawapres yang mungkin dipilih sejak awal koalisi terbentuk, Jokowi tetap memunculkan nama-nama lain sebagai alternatif.

Konon, Jokowi tak mau digertak-ancam sebagaimana dilakukan PKB yang ngotot harus Cak Imin kalau tetap mau NU di belakang Jokowi. Maka keluarlah nama Mahfud MD dan Tuan Guru Bajang yang belakangan gencar bermanuver.

Meski demikian, Mahfud dan TGB mendapat perlawanan serius dari pendukung-pendukung Jokowi yang telah ada sebelumnya. Mahfud MD disebut tak mewakili kepentingan NU, sementara TGB yang berasal dari Nahdlatul Wathan disebut tak terlampau sejalan dengan NU di daerah-daerah. Dus, nama Ma’ruf Amin menjadi masuk akal.

“(Cak Imin dan Romy) sama-sama nggak berani menolak,” aku Romy sambil tertawa lebar.

Pun bila Jusuf Kalla mendapat tiket untuk maju kembali sebagai cawapres--dengan syarat gugatan Perindo soal masa jabatan cawapres dikabulkan MK, ia tak kurang islami. JK ialah Mustasyar PBNU dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.

Untuk berpolitik menuju Istana di Republik ini, Islam jelas jadi faktor penting.

------------------------

Simak rangkaian ulasan mendalam Cawapres Pilihan Jokowi di Liputan Khusus kumparan.

Anda juga bisa menilai para tokoh yang layak menjadi capres-cawapres di sini.