Teka-teki Cawapres Jokowi

Jokowi dan para kandidat cawapres. (Foto: Reuters, Antara, kumparan)

Jokowi melawak pagi itu. Semua nama tokoh yang ditanyakan wartawan, ia jawab serupa sembari cengengesan: masuk ke kantong.

Pak Mahfud MD bagaimana, Pak? “Sangat bagus, sangat bagus. Iya, sangat bagus.”

Masuk dalam daftar cawapres yang digodok ya, Pak? “Ya, masuk, masuk.”

Kalau TGB masuk dalam lima cawapres Bapak? “Masuk, masuk, masuk, masuk.”

Termasuk yang di kiri Pak Presiden, ya? Saat itu, di samping kiri Jokowi berdiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Jokowi menengok ke kiri dengan mimik jenaka, sebelum kembali menjawab sambil mengangguk-anggukkan kepala, “Oh, masuk, masuk, masuk.”

Ia kemudian berbicara dalam nada tenang, “Tapi harus ngerti, ya. Kantong saya tidak hanya satu. Kantong yang luar ada, dalam ada, kantong celana ada--kanan dan kiri. Masih ada kantong belakang juga.”

Till the last minute

Keputusan politik penting lazim diambil di menit-menit akhir. Termasuk soal calon wakil presiden sang petahana--Presiden Joko Widodo yang elektabilitasnya belum tertandingi figur lain di atas kertas.

Maka, jawaban penuh humor dengan gaya bahasa bersayap seperti terucap pagi itu, Senin (16/7), jadi pilihan Jokowi demi tak menyinggung hati para mitra koalisi.

Jokowi dan Cak Imin di venue Asian Games, Palembang. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Ketika Jokowi meninjau venue Asian Games 2018 di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sabtu (14/7), ia juga menyanjung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang gencar mengincar posisi cawapres.

“Sudah ada lima nama di kantong saya. Saya harus ngomong apa adanya. Salah satu nama itu Pak Muhaimin Iskandar.”

Mendengar ucapan Jokowi, Cak Imin yang berdiri di belakangnya tersenyum-senyum semringah. Hari itu juga, di Jakabaring, ia mendeklarasikan dukungan PKB untuk Jokowi.

“Saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim, PKB mendukung pencalonan Pak Jokowi pada Pemilu Presiden 2019. [....] Saya optimistis nama saya ada di saku Pak Jokowi, aamiin ya rabbal ‘alamin.”

Completely joking

Keesokannya, Minggu (15/7), Koordinator Nasional relawan Jokowi-Cak Imin menggelar tasyakuran di Tebet, Jakarta Selatan.

“Karena nama Cak Imin sudah jadi nominasi dalam kantong Pak Jokowi, kami senantiasa berdoa agar nama itu tidak tercecer. Kalau perlu, gembok kantongnya Pak Jokowi supaya nama Cak Imin tidak keluar lagi,” kata Koordinator Join, Usman Sadikin, melontarkan asa berbalut canda.

Seorang politikus salah satu koalisi pemerintah yang tak mau disebut namanya, hafal betul dengan gaya berpolitik Jokowi. Menurut dia, “Pak Jokowi punya cara untuk menyenangkan semua pemimpin partai.”

Padahal, ujarnya, Jokowi diam-diam tak sreg dengan tabiat Cak Imin yang gemar menggertak. “He’s a bad boy. Suka menggoda, misalnya, ‘Pak, kalau (cawapres) bukan saya, nanti saya pindah (dari koalisi) loh’. Jokowi kan tak suka diintimidasi.”

Ucapan politikus itu secara terpisah diiyakan oleh Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika yang dekat dengan lingkaran Jokowi. Menurutnya, Cak Imin telah tereliminasi.

“Muhaimin nggak masuk. Dari partai, sisanya cuma Airlangga karena Golkar partai terbesar kedua di koalisi,” kata Yunarto, Rabu (18/7).

Bukan tak mungkin kantong Jokowi bolong. Digembok di atas, berlubang di bawah.

“Saya terus bertemu ketua-ketua partai. Hampir setiap hari. Banyak pertemuan tertutup, banyak usulan. Semua masih digodok supaya matang. Kalau matang, nanti enak. Kalau belum matang sudah dikeluarkan, itu setengah matang,” kata Jokowi retorik, Rabu (11/7).

Masalah bukan cuma pada ‘masakan’ yang belum matang, tapi ‘adonan’ yang belum pas.

‘Adonan’ cawapres, menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy--yang macam memiliki privilese sebagai juru bicara informal Jokowi--perlu mempertimbangkan “kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk seirama dengan Presiden, dan kebutuhan untuk melengkapi kekurangan Presiden.”

Kekurangan Jokowi yang dimaksud Romy (sapaan Romahurmuziy) itu terlihat pada label yang dilekatkan pada Jokowi oleh kelompok tertentu, yakni pro-komunis, pro-asing atau pro-China, dan anti-Islam.

Meski berdasarkan survei stigma tersebut telah terkikis, akan lebih baik jika cawapres Jokowi bisa menangkal semua label itu.

“Jadi, sekali tampil, dia (cawapres Jokowi) langsung bisa mematahkan ketiga stigma itu,” kata Romy saat berbincang dengan kumparan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

Cawapres di Kantong Jokowi (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Tokoh-tokoh Islam dianggap bisa menutupi label Jokowi yang ‘kurang islami’, dan mereka berebut maju. Sebut saja Mahfud MD, Tuan Guru Bajang, Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, dan Ma’ruf Amin yang ikut mengemuka belakangan.

Dari lima nama itu, empat di antaranya--Mahfud, Cak Imin, Romy, dan Ma’ruf Amin--berasal dari Nahdlatul Ulama, baik struktural maupun kultural. Jumlah itu tentu tak sedikit.

“Partainya Jokowi sejak zaman Bung Karno garis Islam-nya ya bersama NU. Sementara kelompok Islam yang cenderung lebih keras, cantelan politiknya di Prabowo,” ujar Effendy Choirie alias Gus Choi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem.

Rule of the majority

Romy mengatakan, kebutuhan Jokowi ialah dipasangkan dengan figur Islam moderat, dan itu ada pada NU yang anggotanya mencakup 33 persen populasi Indonesia.

Menurut Romy, demografi pemilih tak dapat dikesampingkan dalam menentukan capres dan cawapres.

“Kami maunya presiden bisa mewakili ratusan etnis di Indonesia, tapi kan nggak mungkin. Kenapa dipilih yang Jawa, ya karena orang Jawa 40 persen (dari total populasi).”

Ma’ruf Amin mengisi ceramah kebangsaan NU. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman)

Kemunculan Ma’ruf Amin di bursa cawapres tak lepas dari kalkulasi politik koalisi Jokowi. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu disegani oleh hampir semua kelompok Islam.

Nama Ma’ruf disodorkan sejumlah pihak, mulai Tim Jokowi hingga Dewan Pertimbangan Presiden. Sosoknya sebetulnya tak baru-baru amat di lingkungan Istana. Ia anggota Wantimpres Bidang Kehidupan Beragama periode 2007-2009, 2010-2012, dan 2012-2014 di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Figur Ma’ruf dianggap memenuhi syarat dari sisi integritas, kapasitas, dan akseptabilitas.

“Tak hanya soal integritas dari sisi ulama, kapasitas beliau tidak diragukan karena dia anggota Dewan Ekonomi Syariah Nasional. Beliau sangat mengerti ekonomi,” kata Romy.

Ma’ruf, menurut sumber di lingkaran Istana, dipercaya kalangan investor. Ia pun terhitung dekat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Awal April, misal, Ma’ruf--dengan pakaian khasnya: jas tak dikancing yang dipadupadankan dengan sarung cingkrang berlingkar sabuk, serban melilit leher, dan sandal kulit--membawa investor migas dari Jepang dan Taiwan bertemu Jokowi di Istana.

KH Ma’ruf Amin membawa investor menemui Jokowi di Istana. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Ma’ruf juga dipandang bagus dari sisi akseptabilitas karena tidak ada kelompok yang resistan terhadapnya.

“Kiai Ma’ruf kan pemimpin tertinggi NU. Dia juga integrator seluruh ormas Islam di MUI. Artinya, dia diterima seluruh kalangan Islam. Dia pun mufti--pembuat fatwa--yang ditaati kelompok 212. Habib Rizieq saja cium tangan kepada Kiai Ma’ruf,” kata Romy.

Namun, menurut Wasekjen Golkar Sarmuji, kedudukan Kiai Ma’ruf saat ini--dengan seabrek jabatan yang pernah ia emban di PBNU, MUI, dan Wantimpres--sesungguhnya sudah di atas wakil presiden.

“Dalam perspektif Golkar, ia cocoknya menjadi penasihat dan orang yang dituakan, yang dijadikan rujukan,” kata Sarmuji.

Nusron Wahid, salah satu ketua PBNU dan Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan Golkar, berpendapat serupa.

“Kiai Ma’ruf kan ulama. Dia pasti lebih senang memimpin ulama daripada negara. Sohibul makam (derajat spiritual) beliau bukan itu (wakil presiden).”

Guessing game

Ini tebak-tebak buah manggis. Petunjuk yang diberikan bisa bikin meringis.

“Dari 10 orang mengerucut ke lima. Bisa dari partai, nonpartai, profesional, sipil, TNI, Polri,” kata Jokowi.

Artinya, bisa siapa saja. Termasuk Mahfud MD yang sejak beberapa waktu lalu sering disebut sebagai kandidat terkuat yang direstui Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Mahfud MD. (Foto: kai.or.id)

Kedekatan Mahfud dan Megawati sudah terlihat kala polemik gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyeruak akhir Mei. Ketika itu, Mahfud pasang badan untuk BPIP. Ia dan Mega--juga Ma’ruf Amin--sama-sama duduk di BPIP, dengan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Mahfud dinilai memiliki sejumlah kelebihan. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu memiliki kedekatan dengan jaringan kelompok Islam meski bukan NU struktural, relatif diterima banyak kalangan, dan berpengalaman sebagai Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta pada Pemilu Presiden 2014.

“Posisi sebagai mantan Ketua Timses Prabowo jangan-jangan bisa jadi keunggulan ketika Jokowi melawan Prabowo nanti. Apalagi gaya Jokowi suka sekali merangkul mantan lawan,” ujar Yunarto.

Baik Mahfud maupun Ma’ruf yang punya pertalian dengan kelompok Islam, sama-sama diperhitungkan di daftar cawapres.

Soal usia Ma’ruf yang telah sepuh, Romy menjawab ringan. “Tapi setahun lebih muda dari Pak JK, loh.” Ma’ruf 75 tahun, JK 76.

Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: dok. Biro Pers Setpres)

Sosok wakil mestilah terdiri dari racikan integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Sementara elektabilitas disebut Romy sekadar menjadi “pertimbangan tipis” karena semua kandidat cawapres hanya bisa menyumbang sedikit bagi kenaikan elektabilitas Jokowi.

“Artinya, kontribusi elektabilitas tetap berasal dari--the one and only--Jokowi,” kata Romy.

Bend the rules

Seluruh hitung-hitungan politik soal para kandidat cawapres akan sia-sia bila Jusuf Kalla masuk daftar. Ia faktor ‘perusak’ yang bisa membuat semua nama terpinggirkan. Dan itu bisa terjadi bila gugatan Perindo terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu dikabulkan MK.

Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa capres dan cawapres “belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal demi Pasal, disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun.”

Padahal, Pasal 7 UUD 1945 ‘hanya’ berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Frasa “berturut-turut maupun tidak berturut-turut” pada UU Pemilu lantas disoal Perindo karena menutup kans JK--yang dua kali menjabat sebagai wakil presiden secara tidak berturut-turut--untuk dapat kembali maju mendampingi Jokowi di Pemilu 2019.

Jadi, ini ihwal mencari celah hukum. JK berupaya mempertahankan posisinya lewat partai Hary Tanoesoedibjo yang hendak mengusung dia menjadi cawapres.

Jokowi dan Jusuf Kalla. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bersama JK, peluang Jokowi menang mutlak di Pilpres 2019 jadi lebih tinggi. Dalam berbagai survei elektabilitas cawapres, nama JK bercokol di puncak dengan kisaran perolehan suara 15 persen.

Terlebih, selain mahir perkara ekonomi, JK bukannya tak islami. Ia salah satu Mustasyar (semacam dewan penasihat) PBNU. Pula Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.

Art of the possible

“Kalau gugatan lolos di MK, wapres sepertinya JK lagi,” kata sumber kumparan di lingkup koalisi Jokowi.

“Mahathir (Perdana Menteri Malaysia) sekarang 93 tahun, Pak JK baru 76,” ujarnya.

Maka bila gugatan Perindo dikabulkan MK, ribut-ribut soal cawapres lelucon belaka.

Pakar hukum tata negara Refly Harun memperingatkan bahaya yang muncul andai gugatan masa jabatan capres-cawapres diloloskan MK.

“Ini bukan hanya tentang JK, tapi preseden. Kalau masa jabatan capres-cawapres tidak dibatasi, nanti orang lain bisa 3 periode, 4 periode. Kembali seperti Pak Harto.”

Sungguh harga yang kelewat mahal untuk sosok cawapres idaman.

------------------------

Simak rangkaian ulasan mendalam Cawapres Pilihan Jokowi di Liputan Khusus kumparan.

Anda juga bisa menilai para tokoh yang layak menjadi capres-cawapres di sini.