Pro-Kontra Wacana Wisata Halal di Danau Toba

Pemandangan Danau Toba. Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Wacana pengembangan wisata halal di Danau Toba menuai polemik. Di satu sisi banyak yang mendukung demi menyedot pasar wisatawan muslim, tapi di sisi lain banyak pihak yang menganggap kebijakan ini akan mengikis budaya Batak di wilayah Danau Toba.

Tak heran sejumlah protes dilancarkan, salah satunya yang dilakukan sekelompok massa Aliansi Mahasiswa Pecinta Danau Toba (AMPDT) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (2/9).

Ilustrasi destinasi wisata Danau Toba Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Kordinator aksi Rico Nainggolan, bahkan menilai Gubernur Sumut tidak paham pengembangan pariwisata di Danau Toba.

“Kita mau klarifikasi sebenarnya, bagaimana komitmennya apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya, sehingga mencanangkan wisata halal itu,” ujar Rico Nainggolan di aksi tersebut.

Terkait polemik ini, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Novida Telaumbanua angkat bicara. Menurutnya, konsep wisata halal yang ditawarkan Pemprovsu sama sekali tidak akan mengikis budaya Batak di Danau Toba.

"Sedikitpun bapak (Edy Rahmayadi) tidak ada bilang seperti itu, dari mana berita itu saya juga tidak mengerti," ujar Ria, saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Ria mengatakan, wisata halal yang dimaksud Pemprovsu merupakan penambahan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim demi menarik jumlah wisatawan. Mengingat sejauh ini jumlah turis yang datang ke Danau Toba mayoritas beragama Islam.

"Kebutuhan itu contohnya, dimana dia makan, tempat dia beribadah dan makanannya," ujar Ria.

Selain konsep untuk wisata halal, demi pengembangan Danau Toba Pemprovsu nantinya juga akan membangun fasiltas bagi wisatawan manapun yang berkunjung ke Danau Toba.

"Begitu juga kalau wisatawan beragama Kristen dan Budha, apakah perlu hotel vegetarian? Kita siapkan. Intinya fasilitas yang mendukung pariwisata akan disiapkan, demi kenyamanan para wisatawan," ujar Ria.

Pemadangan Danau Toba dari Menara Tele saat pagi hari. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Menanggapi wacana wisata halal di Danau Toba, Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan yang wilayahnya dikelilingi Danau Toba memandang konsep wisata halal tersebut tidak perlu diterapkan di Danau Toba.

Mengingat penduduk di Sumut terkenal dengan keheterogenannya dan kawasan Danau Toba sangat homogen dan terikat dalam kekristenan maupun kentalnya adat istiadat.

"Saya yakin Mendagri tidak akan langsung menyetujui Perda Gubsu dan kami juga selaku Kepala Daerah se-kawasan Danau Toba juga punya hak untuk dilibatkan dalam pembuatannya sehingga tetap menjaga kearifan lokal," ujarnya.

Cantiknya Hamparan Danau Toba Bukit Doa. Foto: Stephanie Elia/kumparan

Nikson berharap Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, membatalkan wacana wisata halal di kawasan Danau Toba dan lebih mendengarkan aspirasi penduduk kawasan Danau Toba yang tidak ingin ada penerapan wisata halal ataupun tidak halal. Dia mencontohkan Pulau Bali yang bisa sukses tanpa label wisata halal.

"Pulau Bali menjadi wisata kelas dunia, tidak ada di sana wisata halal maupun tidak halal. Adat istiadat setempat berjalan semestinya bahkan itulah yang dijual ke Wisman," ujarnya.

Keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Nikson yakin, Gubernur Sumut bisa arif dan bijaksana menyikapi harapan masyarakat sekawasan Danau Toba yang menurutnya tidak menginginkan label wisata halal.

"Kita yakin Pak Gubsu sangat arif menyikapinya," ujar Nikson.

Kepada masyarakat di Kawasan Danau Toba, Nikson meminta menyikapi wacana ini dengan santun, tanpa harus menyikapinya dengan cara yang kasar.

"Mari kita jaga falsafah Dalihan Natolu dengan menunjukkan suku Batak masyarakat yang beradab (Anak Ni Raja Boru Ni Raja) dan penuh kasih dalam menyampaikan aspirasi," harap Nikson