DPRA dan Pemerintah Aceh Bahas COVID-19: Dari Anggaran Hingga WNI di Malaysia

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif saat menunjukkan APD dalam rapat bersama DPR Aceh. Dok. DPRA

Satuan Tugas Pengawasan Penanganan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Aceh. Acara dilaksanakan di ruang serba guna DPR Aceh, dipimpin oleh Ketua, Dahlan Jamaluddin, Selasa (14/4/2020).

Hadir dalam rapat itu Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah; Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif; Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Sunawardi; Asisten I Pemerintah Aceh, M Jafar; Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, dan juga Karo Humas Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR Aceh kepada acehkini, Rabu (15/4), beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal anggaran, pengawasan perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi, dan juga soal kesiapan tim medis.

Terkait anggaran, DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19. “Pemerintah Aceh (eksekutif) harus menjelaskan dari dari pos mana saja diambil, dan digunakan untuk apa saja dalam penanganan COVID-19,” kata Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin.

Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin memimpin rapat. Dok. DPRA

Terkait soal perbatasan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk mempeketat perbatasan. Ada 4 perbatasan darat yang sudah dibangun posko yaitu; di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.

Terkait hal ini, anggota DPR Aceh, Jauhari Amin menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka. “Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia, sambil meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.

Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka. Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.

Terkait penanganan medis, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif menjelaskan hingga saat ini ada 86 orang yang sudah di tes swab di Aceh. dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan positif virus corona, sedangkan 81 lainnya negatif. Dari 5 yang positif tersebu, 1 orang meninggal, sedangkan 4 lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.

Sedangkan ventilator di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, hanya berjumlah 4 unit. Biasanya, kata Hanif, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. “Selama ini, dari empat ventilator yang ada, baru pernah dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.

Sedangkan terkait dengan laboratorium untuk tes PCR yang berada di Universitas Syiah Kuala dan di Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan.

Suasana rapat membahas penanganan COVID-19 di Aceh. Dok. DPRA

Anggota DPRA dari Fraksi PKS, dr Purnama Setia Budi, meminta agar informasi tentang hasil tes tidak dikeluarkan secara sembarangan atau harus satu pintu. Dia mencontohkan, beberapa informasi hasil positif virus corona dari rapid tes yang selama ini beredar di masyarakat. “Padahal itu baru rapid tes, belum tes swab. Buktinya ketika dites swab, semua negatif. Hasil pemeriksaan itu harus keluar dari gugus tugas, jangan dari penjabat lain,” kata Purnama Setia Budi.

Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin ikut meminta Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia. Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana tidak menentu, sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown. “Saya sudah menerima laporan dari Datuk Mansyur dan beberapa orang tua kita di sana. Ini harus diperhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” kata Dahlan Jamaluddin. []