Tingkatkan Konektivitas, Pemerintah Aceh Pesan 4 Pesawat N219

Pemerintah Aceh memesan pesawat terbang jenis N219 dari PT Dirgantara Indonesia. Foto: Humas Aceh

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan empat unit pesawat terbang jenis N219 dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Kerja sama kedua pihak juga dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh.

Nova menyebutkan, pengadaan pesawat dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. "Harapan kami, PT. Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik," ujar Nova di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12).

Dalam keterengan tertulis yang disampaikan Humas Pemerintah Aceh pada Senin (9/12), Nova menyampaikan bahwa membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis.

"Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di lima bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara satu sampai dua flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan tujuh bandara yang ada di kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas," sebut Nova.

Kondisi itulah, kata Nova, yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut. "Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia, Senin (9/12). Foto: Humas Aceh

Nova menambahkan, upaya mengkoneksikan daerah-daerah di Aceh tidak hanya dilakukan di sektor transportasi udara. Di sektor perhubungan laut, Pemerintah Aceh juga sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri perkapalan dalam negeri untuk pengadaan kapal Ferry guna meningkatkan intensitas pelayaran antar pulau.

"Di sektor perhubungan udara, kami sengaja memilih bekerja sama dengan PT. Dirgantara Indonesia, sebab kami tahu pesawat buatan anak bangsa ini telah diakui dunia," ujar Nova.

Nova berharap, setidaknya sampai tahun 2022 Pemerintah Aceh bisa mendapatkan 4 unit pesawat jenis N219 yang sangat ideal dijadikan sebagai transportasi udara perintis antar pulau di Indonesia. "Selanjutnya tentu saja kami harapkan dukungan dan pendampingan PT. Dirgantara Indonesia untuk transfer of knowledge dalam rangka peningkatan SDM sektor dirgantara Aceh," tuturnya.

Lebih lanjut, Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59 ribu kilometer persegi (km2) untuk wilayah darat dan 295 ribu km2 untuk wilayah laut.

Panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 gugusan pulau. Dari semua pulau itu, 44 pulau di antaranya berpenghuni.

"Dengan wilayah yang sangat luas itu, hubungan antar wilayah kerap terkendala. Sebagai contoh, jarak antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Singkil mencapai 760 kilometer. Kalau menggunakan angkutan darat, butuh waktu 15 jam menempuh jarak itu," ujar Nova.

Demikian pula hubungan antara Kota Banda Aceh menuju Pulau Simeulue, butuh 7 jam perjalanan darat terlebih dahulu menuju Aceh Selatan, dilanjutkan penyeberangan laut dengan kapal Ferry selama 8 jam. Sedangkan perjalanan dari Kota Banda Aceh ke wilayah Aceh Tengah dan Tenggara juga tidak kalah beratnya.

Di sisi lain, Nova juga menjelaskan, Aceh saat ini juga sedang mengembangkan sektor pariwisata serta merintis pengembangan investasi yang tentu saja membutuhkan kelancaran transportasi.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12). Foto: Humas Aceh

Ia menyebut, kerja sama antara Pemerintah Aceh dan PT. Dirgantara Indonesia yang disepekati hari ini pada dasarnya adalah revisi dari MoU sebelumnya. Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani MoU kerja sama pada 7 Februari 2018, bertepatan saat berlangsungnya acara Airshow di Singapura.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro, dalam penjelasannya kepada Nova Iriansyah mengatakan, N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulan udara.

Elfien menjelaskan, N219 telah melakukan uji terbang perdana pada 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat tersebut masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi. Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan oleh pelanggaran (customer) dan masyarakat umum.

Elfien menyatakan PT. Dirgantara Indonesia berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

"Harapannya pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh," ujar Elfien.[]