Rupiah Terus Terpuruk: Lima Pembelajaran dari Dunia Kemanusiaan

Tangkapan layar trend melemahnya Rupiah terhadap dolar AS (Sumber: Google)

Pelemahan rupiah bukan lagi sekadar angka yang bergerak di layar perdagangan. Ketika pada pagi 3 Juni 2026 rupiah menembus Rp17.900 per dolar AS, yang sedang diuji bukan hanya stabilitas nilai tukar, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola situasi krisis secara jernih, terkoordinasi, dan dipercaya publik.

Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah memang berada dalam tekanan berat. Tekanan ini terjadi di tengah ketidakpastian global, penguatan dolar AS, dinamika harga energi, serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah ekonomi domestik.

Bank Indonesia kemudian menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 19–20 Mei 2026. BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25% dan Lending Facility menjadi 6,00%. Langkah ini dinyatakan sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

Namun persoalan nilai tukar tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis moneter. Dalam situasi seperti ini, pemerintah juga sedang menghadapi persoalan krisis kepercayaan. Situasi ini juga menjadi ujian tata kelola krisis: bagaimana pemerintah memimpin, menjelaskan, mengoordinasikan, merencanakan, dan mengajak seluruh pihak bergerak bersama. Dan dalam krisis, pelajaran dari dunia penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan menjadi sangat relevan.

Dalam penanganan bencana dan operasi kemanusiaan, kita belajar bahwa krisis tidak cukup ditangani dengan instrumen teknis. Krisis membutuhkan kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, rencana yang jelas, dan persatuan. Tanpa itu, respons yang secara teknis benar sekalipun bisa gagal membangun kepercayaan publik.

Pertama, kepemimpinan krisis yang efektif

Dalam situasi krisis, kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang berada di posisi paling puncak. Kepemimpinan juga harus hadir di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, otoritas keuangan, dan seluruh institusi yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam penanganan bencana, komando yang kuat tidak berarti semua keputusan hanya datang dari satu orang. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang terarah, konsisten, dan mampu memastikan setiap aktor memahami perannya. Ada arahan strategis yang jelas, ada pembagian tugas, ada akuntabilitas, dan ada kemampuan untuk mengambil keputusan cepat ketika situasi berubah.

Hal yang sama dibutuhkan dalam menghadapi tekanan rupiah. Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordiantor Ekonomi, Bank Indonesia, OJK, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah perlu menunjukkan kepemimpinan yang selaras. Jangan sampai satu lembaga mengirimkan pesan menenangkan, sementara lembaga lain justru mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang menambah ketidakpastian.

Pasar membaca sinyal. Masyarakat juga membaca sinyal. Ketika sinyal dari pemerintah terlihat tidak solid, yang muncul bukan ketenangan, tetapi keraguan.

Kedua, komunikasi krisis yang membangun kepercayaan

Dalam operasi kemanusiaan, komunikasi krisis bukan sekadar menyampaikan informasi. Komunikasi krisis harus mudah dimengerti, akurat, tepat waktu, dapat ditindaklanjuti, dan membangun kepercayaan.

Prinsip ini sangat penting dalam situasi pelemahan rupiah. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa “ekonomi baik-baik saja” atau “masyarakat tidak perlu panik”. Pernyataan seperti itu bisa menjadi kontraproduktif apabila tidak disertai penjelasan yang jelas: apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa penyebabnya, apa dampaknya, apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan apa yang dapat dilakukan masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam komunikasi krisis, keresahan dan pertanyaan publik tidak boleh dijawab dengan nada meremehkan. Ketika wartawan, masyarakat, pelaku usaha, atau pelaku pasar belum memahami arah kebijakan pemerintah, tugas pejabat publik adalah menjelaskan dengan sabar, jernih, dan empatik. Pernyataan yang memberi kesan bahwa pihak lain “tidak mengerti” justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan publik, serta melemahkan kepercayaan di tengah situasi yang membutuhkan ketenangan.

Pengalaman bencana mengajarkan bahwa informasi yang buruk dapat memperburuk krisis. Ketidakjelasan melahirkan rumor. Rumor melahirkan kepanikan. Kepanikan memperburuk situasi. Karena itu, komunikasi ekonomi di masa krisis harus dilakukan dengan empati, keterbukaan, dan kesediaan untuk menerima umpan balik.

Pemerintah perlu menyampaikan pesan yang sederhana tetapi substantif. Bukan hanya “rupiah aman”, tetapi “inilah tekanan yang sedang kita hadapi, inilah langkah yang sedang dilakukan, inilah indikator yang dipantau, dan inilah cara kita akan memperbaiki keadaan.”, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya.

Ketiga, koordinasi yang efektif dengan pendekatan whole-of-government

Pelemahan rupiah bukan persoalan satu institusi saja. Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas moneter, tetapi tidak bisa sendirian menyelesaikan persoalan fiskal, investasi, ekspor, impor energi, ketahanan pangan, produktivitas industri, dan kepercayaan publik.

Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah whole of government approach. Semua sektor harus bergerak dalam satu kerangka respons yang sama.

Pada masa COVID-19, kita melihat bahwa krisis besar membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, transportasi, keamanan, dan komunikasi publik harus bergerak bersama. Walaupun banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa krisis tidak bisa dikelola secara sektoral.

Hal yang sama berlaku hari ini. Jika rupiah melemah karena tekanan eksternal, defisit kepercayaan, dinamika harga energi, arus modal keluar, atau ketidakpastian kebijakan, maka responsnya juga harus lintas sektor. Kementerian teknis perlu mempercepat kebijakan yang mendukung ekspor dan substitusi impor. Kementerian Keuangan perlu menjaga kredibilitas fiskal. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter. Kementerian Investasi perlu menjaga kepercayaan investor. Aparat komunikasi pemerintah perlu memastikan pesan publik tidak saling bertabrakan.

Dalam penanggulangan bencana, koordinasi yang buruk bisa membuat bantuan terlambat, tumpang tindih, atau tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dalam krisis ekonomi, koordinasi yang buruk bisa menghasilkan kebijakan yang saling bertentangan, pesan yang membingungkan, dan kepanikan pasar.

Keempat, rencana yang jelas dan dikomunikasikan kepada publik

Salah satu pelajaran paling penting dari penanganan bencana adalah bahwa masyarakat akan lebih tenang apabila mereka tahu ada rencana. Bahkan ketika situasi sulit, keberadaan rencana yang jelas dapat mengurangi kecemasan.

Sebaliknya, ketika pemerintah terlihat tertutup, tidak menjelaskan langkah-langkahnya, atau hanya bereaksi dari hari ke hari, masyarakat akan mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi. Dalam konteks ekonomi, spekulasi bisa berubah menjadi perilaku defensif: membeli dolar, menahan investasi, menaikkan harga, menunda ekspansi usaha, atau menarik dana dari pasar.

Karena itu, pemerintah perlu mengomunikasikan rencana stabilisasi ekonomi secara lebih terang. Publik perlu mengetahui arah kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa langkah untuk menjaga stabilitas rupiah? Apa strategi menjaga daya beli masyarakat? Apa kebijakan untuk mengurangi tekanan impor? Apa langkah memperkuat devisa? Apa strategi menjaga dunia usaha agar tetap bergerak?

Rencana tidak harus membuka semua detail teknis yang sensitif bagi pasar. Tetapi arah kebijakan harus jelas. Dalam bencana, masyarakat perlu mengetahui mekanisme bantuan, jalur distribusi, apa saja bantuan yang disediakan, dan sumber informasi resmi. Dalam krisis ekonomi, publik juga perlu mengetahui “jalur aman” yang sedang disiapkan pemerintah.

Tanpa rencana yang dikomunikasikan dengan baik, masyarakat akan menafsirkan sendiri situasi yang terjadi. Dan ketika ruang publik dipenuhi tafsir yang tidak terverifikasi, kepercayaan akan semakin mudah terkikis.

Kelima, membangun rasa persatuan

Krisis tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dalam operasi kemanusiaan, masyarakat bukan korban pasif. Mereka adalah aktor utama. Mereka punya pengetahuan, kapasitas, jejaring, dan kemampuan untuk bertahan serta saling membantu.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi, prinsip yang sama perlu digunakan. Pemerintah tidak boleh memperlakukan masyarakat hanya sebagai penonton yang diminta tenang dan duduk manis. Masyarakat perlu diajak memahami situasi, dilibatkan dalam solusi, dan diberi ruang untuk berkontribusi.

Pelaku usaha dapat membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan. Media dapat membantu menyampaikan informasi yang jernih. Akademisi dapat memberikan analisis independen. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu menjangkau kelompok rentan. Konsumen dapat mendukung produk lokal secara rasional. Diaspora dapat berkontribusi melalui remitansi, investasi, atau promosi ekonomi Indonesia. Semua pihak punya peran.

Tetapi rasa persatuan tidak akan muncul jika komunikasi pemerintah bersifat satu arah. Persatuan membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan keterbukaan. Keterbukaan membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa situasi memang sulit, tetapi dapat dihadapi bersama.

Kita perlu membangun narasi bahwa Indonesia sedang berada dalam satu kapal yang sama. Jika kapal ini menghadapi gelombang, maka yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan kepemimpinan yang jelas, awak kapal yang terkoordinasi, informasi yang benar, peta perjalanan yang dipahami bersama, dan keyakinan bahwa setiap orang punya peran untuk menjaga kapal tetap bergerak.

Dari stabilitas nilai tukar ke stabilitas kepercayaan

Pelemahan rupiah memang membutuhkan instrumen moneter, fiskal, dan kebijakan ekonomi yang tepat. Namun di luar itu, situasi ini juga membutuhkan tata kelola krisis yang lebih baik.

Dari pengalaman penanganan bencana, kita tahu bahwa krisis yang tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Bukan hanya karena ancamannya meningkat, tetapi karena kepercayaan publik menurun.

Karena itu, memperkuat rupiah bukan hanya soal menjaga angka kurs. Ini juga soal menjaga kepercayaan. Kepercayaan bahwa pemerintah tahu apa yang sedang terjadi. Kepercayaan bahwa pemerintah punya rencana. Kepercayaan bahwa antar-lembaga negara bergerak dalam arah yang sama. Kepercayaan bahwa masyarakat tidak ditinggalkan dalam ketidakpastian.

Lima pelajaran dari dunia kemanusiaan ini menunjukkan bahwa krisis tidak cukup dijawab dengan instrumen teknis. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang jelas, komunikasi yang dapat dipercaya, koordinasi yang rapi, rencana yang dipahami, dan rasa bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian.

Saat rupiah terpuruk, Indonesia tentu membutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat. Tetapi lebih dari itu, Indonesia juga membutuhkan tata kelola krisis yang mampu menjaga kepercayaan. Karena dalam setiap krisis, termasuk krisis nilai tukar, yang harus diselamatkan bukan hanya angka, tetapi juga keyakinan bahwa negara tahu arah, memiliki rencana, dan mampu mengajak rakyatnya bergerak bersama.

Pada akhirnya, krisis nilai tukar bukan hanya ujian ekonomi. Ini adalah ujian tata kelola, ujian komunikasi, dan ujian kepemimpinan nasional.