Pengelolaan Investasi Danantara Diminta Transparan Agar Hasilkan Nilai Tambah

Dony Oskaria menempati jabatan sebagai Chief Operating Officer Danantara (kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara (tengah), dan Pandu Sjahrir di kursi Chief Investment Officer atau holding investasi Danantara. Foto: kumparan

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka hari ini, Senin (24/2).

Pengamat ekonomi mengungkapkan potensi investasi Indonesia dengan diluncurkan BPI Danantara. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai selama ini investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, porsi investasi BUMN masih rendah. Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi rupiah.

“Keberadaan Danantara, bisa menjadi game changer investasi dari BUMN, sehingga lebih banyak dan berkualitas investasi dari BUMN serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” kata Huda kepada kumparan, Senin (24/2).

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara, ada statement dari Presiden Prabowo bahwa ada peluang bagi mantan Presiden menduduki posisi Dewan Pengawas Danantara.

“Statement ini dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi,” kata Huda.

Selain itu, APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

Menurut Huda, Ketakutan paling utamanya adalah imunitas Danantara yang tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK. Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada Kementerian/Lembaga harus diperiksa oleh BPK dan KPK.

“Terjadi kekhawatiran juga adanya investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara," kata Huda.

“Tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah DPK nasabah di perbankan pelat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak. Terjadi gerakan akan rush money dari Bank Himbara,” ujarnya.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai pembentukan Danantara memiliki tujuan yang baik sepanjang dikelola secara profesional dan tata kelola baik.

"Harapannya dapat lebih cepat dalam akselerasi investasi yang bermanfaat bagi pembangunan dan dapat mendatangkan nilai tambah bagi pendapatan negara. Untuk ke pertumbuhan ekonomi bila berjalan sesuai skenario dapat berkontribusi pada perekonomian," kata Trioksa kepada kumparan.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani (tengah), Holding Investasi Danantara Pandu Sjahrir (kanan), Holding Operasional Dany Oskaria (kiri) dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan, jika Danantara dikelola dengan transparan dan strategi investasi yang jelas, ini dapat memulihkan kepercayaan investor yang sempat terganggu oleh ketidakpastian sebelumnya terkait pengumuman Danantara.

Menurutnya, dengan modal awal dari dividen BUMN sebesar Rp 170 triliun yang dapat dimanfaatkan hingga 10 kali lipat, potensi investasi mencapai Rp 1.000 triliun.

"Ini bisa memberikan likuiditas yang signifikan ke pasar modal dan perbankan. Investasi di public market (saham TBK) tanpa tekanan menjual cepat dapat menstabilkan pasar modal. Sedangkan investasi di private market pada sektor strategis seperti energy security, food security, dan hilirisasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Josua kepada kumparan.