Segudang PR Bahlil di Kementerian ESDM: Lifting Migas Anjlok dan Transisi Energi

Pejabat lama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menangis saat pidato sambutan dalam upacara sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini, Senin (19/8), menggeser posisi Arifin Tasrif.

Bahlil meninggalkan jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Posisinya diisi oleh eks Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. Serah terima jabatan dari Arifin kepada Bahlil serta Bahlil kepada Rosan, langsung dilakukan hari ini juga.

Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 2 bulan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir Oktober 2024, Bahlil akan mengemban sederet tugas yang masih belum selesai di lingkungan Kementerian ESDM.

Saat Serah Terima Jabatan (Sertijab), Arifin Tasrif mengingatkan Bahlil tugas di sektor energi akan sangat menantang karena Kementerian ESDM dan para kontraktor migas harus mampu mencari potensi cadangan migas baru untuk menekan produksi yang terus turun.

"Akan banyak tantangan, harus berupaya memaksimalkan potensi cadangan minyak dan gas bumi dan temukan potensi baru untuk mineral yang masih terdata di lapangan greenfield," katanya.

Untuk membantu Bahlil di dua bulan terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, Arifin dan jajaran Kementerian ESDM telah menyiapkan dokumen strategis di sektor ESDM. Kata Arifin, dokumen itu diharapkan bisa menjadi jembatan yang mampu mengakselerasikan kesinambungan pengambilan kebijakan Bahlil dan dorong pengembangan kebijakan sektor ESDM.

Suasana serah terima jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (19/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sementara itu, Bahlil mengungkapkan arahan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia akan melanjutkan dan menyempurnakan pekerjaan sektor ESDM yang sudah dijalankan Arifin Tasrif, terutama sektor hulu migas.

"Arahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyangkut dengan strategi penyiapan untuk meningkatkan lifting minyak kita yang sekarang terus menerus turun," ujarnya.

Kemudian, Bahlil juga akan mengurusi ketergantungan impor gas yang akan ditekan dengan pengembangan hilirisasi industri LPG. Dia akan bekerja sama dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

Seiring dengan hal tersebut, Bahlil memastikan akan memperbaiki regulasi yang menyangkut investasi hulu migas agar lebih menarik bagi perusahaan migas menggencarkan eksplorasi di dalam negeri.

Terakhir, di sektor mineral dan batu bara (minerba), Bahlil juga ingin terus menjalankan hilirisasi minerba, serta di sektor ketenagalistrikan dia ingin mendorong energi baru terbarukan (EBT) dan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).

Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi simpatik krisis iklim dan percepatan transisi energi di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/8/2024). Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto

Pekerjaan Rumah Bahlil di ESDM

Selain dari sektor hulu migas, Bahlil juga mempunyai pekerjaan rumah (PR) lain yang harus dibereskan selama 2 bulan ke depan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan PR terbesar adalah soal transisi energi.

"Mempercepat transisi energi ke energi terbarukan, baik melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) maupun dukungan langsung dari kebijakan ketenagalistrikan ESDM dan APBN," ujarnya.

Kemudian, lanjut Bhima, yakni menambah jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang bisa dipensiunkan, termasuk PLTU captive di kawasan industri. Dia juga meminta Perpres 112/2022 yang masih memperbolehkan pembangunan PLTU kawasan industri baru juga perlu direvisi.

"Diperkirakan terdapat 21 GW PLTU kawasan industri yang hendak dibangun dan menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon," tutur Bhima.

Kemudian, Bhima menambahkan Bahlil bersama dengan Kementerian Keuangan perlu membahas revisi DMO (Domestic Market Obligation) batu bara yang menimbulkan risiko ketergantungan bahan bakar fosil khususnya di pembangkit listrik.

"Mempermudah energi berbasis komunitas untuk menggunakan transmisi milik PLN, dan menjual surplus listrik energi bersih ke PLN," pungkasnya.