Jakarta Mulai Sekolah Tatap Muka 30 Agustus Ini, Bagaimana dengan Daerah Lain?
·waktu baca 5 menit
PerbesarProvinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk melaksanakan sekolah tatap muka mulai 30 Agustus 2021, karena level corona menurun ke PPKM level 3. Ya Moms, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menerbitkan keputusan mengenai pembelajaran tatap muka atau PTM ini pada Rabu (25/8).
Rencananya, sekolah tatap muka di Jakarta dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen. Namun, kebijakan kapasitas 50 persen ini dikecualikan bagi sekolah luar biasa dengan berbagai tingkatan, yakni maksimal 62 persen sampai 100 persen.
Sementara itu, pendidikan anak usia dini atau PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Lalu syarat lainnya adalah para tenaga pendidikan dan peserta didik yang berusia di atas 12 tahun wajib sudah divaksinasi.
Nah, jika Jakarta sudah mulai melaksanakan sekolah tatap muka, bagaimana dengan provinsi dan kota lain?
kumparanMOM sengaja merangkum update rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di Bandung, Bangka Belitung, Cianjur, Musi Banyuasin, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Batam.
Jakarta Mulai Sekolah Tatap Muka, Ini Update Kota dan Provinsi Lainnya
1. Bandung
Sama seperti Jakarta, saat ini PPKM di Bandung sudah masuk ke Level 3. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, sekolah yang berada di daerah PPKM Level 1-3 boleh melakukan tatap muka. Artinya, Bandung sudah boleh melaksanakan sekolah tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Oded M. Danial bakal melakukan kajian terlebih dahulu secara komprehensif terkait dengan PTM, untuk mengantisipasi penularan COVID-19.
"Saya sampaikan kemarin bahwa untuk menghadirkan regulasi PTM ini harus komprehensif. Kita harus melihat dari berbagai aspek, artinya beri kesempatan Mang Oded melihat perkembangan yang ada karena membuat Perwal harus seperti apa regulasi dari pusat," kata Oded pada wartawan, Selasa (24/8).
2. Bangka Belitung
Provinsi Bangka Belitung dalam waktu dekat juga berencana untuk menggelar PTM, namun khusus untuk sekolah tingkat SMA/SMK sederajat. Hal ini dipertimbangkan karena melihat kondisi angka penularan COVID-19 sudah mulai menurun di provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, M Soleh, juga sangat mendukung proses PTM dilakukan sesegera mungkin. Akan tetapi, pihaknya mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada anak didik agar betul-betul memahami dan melaksanakan prokes ketat baik di sekolah maupun di rumah.
“Pastikan pertama, para guru sudah divaksin, kemudian memperketat prokes dengan memfasilitasi segala protokol kesehatan seperti thermo gun dan disinfektan disemprot sebanyak dua kali sehari agar steril ruangan sekolah,” tutur Soleh pada Senin (23/8), seperti dikutip dari Babel Hits.
Sementara untuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Sebab Kabupaten Bangka masih berstatus PPKM level 4. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung, kasus Varian Delta sudah terkonfirmasi di wilayah tersebut.
3. Cianjur
PTM terbatas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, harus ditangguhkan karena masa PPKM Kabupaten Cianjur naik dari level 3 menjadi level 4. Padahal sebelumnya, sejumlah sekolah di Cianjur mulai menggelar PTM terbatas sejak Senin (23/8).
Salah satu sekolah yang menggelar PTM terbatas di Cianjur adalah SD Negeri Ibu Jenab 2. Di hari pertama, hanya 50 persen siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM. Dengan adanya kenaikan level PPKM, Cianjur pun harus kembali menunda PTM.
4. Musi Banyuasin
Sekolah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, telah menggelar aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas di SD dan SMP sederajat sejak Senin (23/8). Selama proses belajar, siswa harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di kelas.
Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex, lalu menyampaikan bahwa setelah satu bulan berjalan, akan dievaluasi pelaksanaan PTM ini. Kemungkinannya, jam belajar akan ditambah, kemudian frekuensi, dan kekurangan selama PTM akan terus diperbaiki.
“Pemerintah berharap bobot pembelajaran secara fisik di sekolah ini bisa lebih besar dibandingkan sekolah daring, dengan syarat jangan sampai kasus-kasus timbul dari pembelajaran di sekolah ini,” jelas Dodi seperti dikutip dari Urban Id.
5. Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa pelaksanaan PTM di wilayahnya harus mengajukan izin dulu dan semata-mata hanya untuk uji coba. Ini supaya pemerintah dapat mengontrol jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat PTM.
“Dan itu sudah ada kok ketentuannya, bagaimana peralatan, bagaimana cara mengajar, berapa rasio siswa dan sebagainya,” ujar Ganjar pada Minggu (22/8), seperti dikutip dari Tugu Jogja.
Kemudian, Ganjar juga menegaskan bahwa ada pertimbangan epidemiologis untuk menentukan sekolah mana saja yang bisa menggelar uji coba PTM. Sebab Ganjar tidak ingin ada penularan COVID-19 di sekolah.
“Harapan saya, kalau ada kabupaten/kota ingin melakukan uji coba tatap muka sebaiknya diambil sample-sample dulu. Pertimbangkan data epidemologis, sehingga di area-area sekitar itu adalah area yang relatif aman karena ini anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita salah melangkah kemudian mereka tertular itu yang hindari,” tegasnya.
6. Jawa Timur
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, belum memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Namun bagi kabupaten/kota yang masuk level 1, 2, dan 3 dipersilahkan untuk melaksanakan PTM terbatas. Bahkan, beberapa persyaratan pun telah dirancang dalam pelaksanaannya.
"Tentu syarat wajib yang ingin menggelar PTM terbatas harus mendapatkan rekomendasi gugus tugas yakni Bupati/Wali kota, siswa juga dapat izin orang tua, dan protokol kesehatan diterapkan secara ketat," jelas Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, pada Senin (23/8), seperti dikutip dari Jatim Now.
7. Batam
Kota Batam saat ini masih berstatus PPKM Level 3, sehingga harusnya sudah boleh melaksanakan PTM. Namun Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan bahwa saat ini Batam belum dimungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka.
"Sebenarnya kita berharap level kita ini 2 namun ada persoalan kemarin itu angka kematian sedikit menonjol," kata Amsakar kepada wartawan di Gedung DPRD Batam, Selasa (24/8), dikutip dari Kepripedia.
Menurutnya, pemerintah juga ingin mengizinkan PTM, tetapi akan menunggu dulu sampai turun ke level 2. Juga, menunggu analisis epidemiologi mengenai COVID-19 di Batam.