Abdul Mu’ti soal MK Ubah Aturan Pilkada: Akhiri Tirani dan Dominasi Parpol Besar

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Universitas Atmajaya, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, turut mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan dalam UU Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah. Aturan yang diubah MK adalah terkait penghitungan parpol untuk mengusung kepala daerah.

Abdul Mu’ti memberi apresiasi kepada MK yang berani mengambil keputusan tegas terkait Pilkada dan persyaratan calon kepala daerah.

"Keputusan itu akan membawa perubahan mendasar dan arah baru kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Keputusan MK itu diharapkan dapat mengakhiri tirani dan dominasi partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan baik di daerah maupun di pusat," kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa (20/8).

"Keputusan MK bersifat final and binding sehingga semua pihak, pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat terikat dengan keputusan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, dia berharap partai politik dapat mengambil langkah-langkah politik, khususnya terkait pilkada, agar lebih berani mengambil langkah yang memenuhi aspirasi masyarakat

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: ardiwebs/Shutterstock

Gugatan ini termuat dengan nomor perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Gugatan ini dimohonkan oleh Partai Buruh yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden dan Ferri Nurzali, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon I) dan Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon II).

Putusan ini diputuskan oleh 9 hakim konstitusi.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, putusan ini langsung berlaku di Pilkada 2024.

"Iya itu langsung berlaku," kata Feri Amsari saat dihubungi, Selasa (20/8).

Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem, pun menyebut Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ini langsung berlaku untuk Pilkada 2024.

"Sebab, putusan MK ini tidak menyebut penundaan pemberlakuan putusan pada pilkada mendatang seperti halnya Putusan MK terkait Ambang Batas Parlemen No.116/PUU-XXI/2023 (berlaku setelah 2024, yakni di Pemilu 2029)," kata Titi, Selasa (20/8).

Titi melanjutkan, "Putusan MK soal ambang batas pencalonan pilkada ini serupa dengan Putusan MK soal usia calon di Pilpres dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, yang memberi tiket pencalonan dan digunakan Gibran untuk maju pada Pilpres 2024 yang lalu."